Kepala UNRWA mundur di tengah penyelidikan pelanggaran

Pada Rabu (6/11), Komisaris Jenderal Badan Pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) Pierre Krahenbuhl mundur di tengah penyelidikan tuduhan pelanggaran.

Dalam pernyataannya, UNRWA mengatakan bahwa Krahenbuhl akan digantikan sampai peninjauan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen di lembaga tersebut selesai.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menuturkan, Krahenbuhl sudah memberi tahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa dia akan segera mengundurkan diri. Setelah itu, Guterres segera menunjuk Plt. Wakil Komisaris Jenderal UNRWA Christian Saunders sebagai penanggung jawab sementara badan tersebut.

"Pada saat ini, sangat penting bahwa negara-negara anggota dan mitra lainnya tetap berkomitmen pada UNRWA dan layanannya," kata Dujarric.

UNRWA membantu lebih dari lima juta pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, serta di Yordania, Lebanon dan Suriah. Selain itu, lebih dari satu juta warga Palestina di Jalur Gaza, yang perbatasannya dikontrol oleh Israel dan Mesir, menerima bantuan makanan dari badan PBB tersebut.

Pada Maret, Krahenbuhl diberitahu bahwa Sekretariat PBB di New York, Amerika Serikat, sedang melakukan penyelidikan berdasarkan dugaan yang diterima terhadap personel UNRWA terkait perilaku yang tidak memuaskan.

Krahenbuhl menjadi kepala UNRWA pada 2014, sebelumnya dia menjabat sebagai Direktur Operasi Komite Internasional Palang Merah.

Dalam pernyataan pada Rabu, Dujarric mengatakan bahwa temuan awal investigasi oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB tidak menemukan kemungkinan adanya penipuan atau penyalahgunaan dana operasional oleh Krahenbuhl.

"Namun, ada masalah manajerial yang perlu ditangani," kata dia.

UNRWA telah menghadapi kesulitan anggaran sejak 2018 ketika Washington, donatur terbesarnya, menghentikan bantuan sebesar US$360 juta per tahun. AS dan Israel menuduh badan PBB itu melakukan kesalahan manajemen dan hasutan anti-Israel.

Swiss, Belanda dan Belgia secara terpisah menangguhkan pendanaan bagi UNRWA atas masalah manajemen yang sekarang sedang diselidiki. Juru bicara UNRWA mengatakan badan itu masih membutuhkan sekitar US$89 juta untuk bisa beroperasi hingga akhir 2019.

"Sangat penting bagi masyarakat internasional untuk mendukung pekerjaan penting yang dilakukan oleh UNRWA di bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan kemanusiaan, yang merupakan sumber stabilitas di wilayah yang bergejolak," tegas Dujarric.

Kementerian Luar Negeri Israel menyebut, pengunduran diri Krahenbuhl hanyalah langkah pertama dalam proses panjang yang diperlukan untuk menghilangkan korupsi, meningkatkan transparansi dan mencegah politisasi badan tersebut.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa solusi terbaik untuk mengatasi persoalan UNRWA adalah dengan menutup badan tersebut.

Pengunduran diri Krahenbuhl menarik perhatian dari Hamas yang mengatakan pihaknya dapat berperan dalam diskusi yang akan datang oleh Majelis Umum PBB terkait pembaruan mandat UNRWA. Mandat UNRWA saat ini akan berakhir pada Juni 2020.

Pejabat Hamas, Bassim Neem, mengatakan perombakan itu meningkatkan kekhawatiran bahwa UNRWA dan mandatnya menjadi sasaran tekanan AS dan Israel.

Sumber : Reuters