Menandai dua tahun sejak kudeta militer di Myanmar, AS keraskan sanksi

Dua tahun lalu, rezim militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis – secara terang-terangan menolak keinginan rakyat Myanmar, membuat negara itu berada di jalur bencana yang telah mematikan dan membuat ribuan orang mengungsi, membalikkan kemajuan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan gigih selama dekade terakhir.

Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Myanmar semakin parah, dengan laporan menunjukkan hampir 3.000 tewas, hampir 17.000 ditahan, dan lebih dari 1,5 juta mengungsi. Kampanye bumi hangus yang sedang berlangsung oleh rezim terus menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang tak berdosa, memicu konflik bersenjata yang memburuk di Myanmar dan ketidakamanan di luar perbatasannya.

Pada Selasa (31/1), pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap enam individu dan tiga entitas yang terkait dengan upaya rezim untuk menghasilkan pendapatan dan pengadaan senjata, termasuk kepemimpinan senior Kementerian Energi Myanmar, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), dan Angkatan Udara Myanmar, serta pedagang senjata dan anggota keluarga dari rekan bisnis militer yang ditunjuk sebelumnya.

"Kami juga memberikan sanksi kepada Komisi Pemilu Persatuan, yang telah dikerahkan oleh rezim untuk memajukan rencananya untuk menggelar pemilu yang sangat cacat yang akan menumbangkan keinginan rakyat Myanmar. Kami mengambil tindakan hari ini bersamaan dengan tindakan yang juga diambil oleh Inggris dan Kanada," kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam pernyataan pers yang diperoleh Alinea.

Hingga saat ini, Blinken menyebutkan bahwa AS telah memberikan sanksi, di bawah Perintah Eksekutif 14014, 80 individu dan 30 entitas untuk merampas sarana rezim dalam melanggengkan kekerasannya dan demi mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Burma.

"Amerika Serikat tetap teguh dalam posisi kami bahwa pemilu yang direncanakan rezim tidak dapat bebas atau adil, tidak ketika rezim telah membunuh, menahan, atau memaksa calon pesaing untuk melarikan diri, atau sementara terus melakukan kekerasan brutal terhadap lawan damainya," tegas Blinken.

Penegasan Blinken itu diulangi oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel dalam pengarahan pers di Gedung Putih, Senin (1/2). "Jelas bahwa pemilu yang direncanakan rezim tidak akan bebas atau adil, sementara rezim terus membunuh, menahan, dan memaksa calon pesaing untuk melarikan diri, dan terus melakukan kekerasan brutal terhadap lawan damainya. Apa yang disebut pemilu ini, yang diadakan dalam kondisi seperti ini, hanya akan menjadi pemicu kekerasan dan ketidakstabilan lebih lanjut," imbuh Patel.

Banyak pemangku kepentingan politik utama Myanmar telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu ini, yang tidak akan inklusif atau representatif, dan hampir pasti akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar.

"AS akan terus mendukung gerakan pro-demokrasi dan upayanya untuk memajukan perdamaian dan pemerintahan multipartai di Myanmar. Kami memuji mereka yang bekerja untuk memperkuat persatuan dan kohesi di antara berbagai kelompok yang berbagi visi tentang demokrasi sejati dan inklusif di Myanmar," tambah Menlu Blinken.

Dijaminkannya bahwa AS juga akan terus mempromosikan pertanggungjawaban atas kekejaman militer, termasuk melalui dukungan kepada Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Burma dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya.

"Kami menyambut baik tindakan yang diambil oleh sekutu dan mitra kami untuk mendesak rezim mengakhiri krisis. Kami berharap dapat membangun kerja sama kami dengan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan anggotanya, dengan PBB mengikuti pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Myanmar, dan dengan komunitas internasional secara tertulis, sebagai mitra berusaha untuk menegakkan Konsensus Lima Poin ASEAN, mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap militer, dan mendukung Myanmar yang damai, demokratis, dan makmur," pungkasnya.(useembassy,state)