Menlu: Kondisi warga Rohingya di pengungsian kian memburuk
Upaya mencari solusi kian dipersulit situasi di Myanmar lantaran tidak ada progres penerapan 5 Poin Konsensus ASEAN-Myanmar.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menilai, kondisi warga Rohingya di pengungsian kian memburuk. Bahkan, 1,1 juta warga Rohingya di Cox's Bazaar, Bangladesh, rentan menjadi korban perdagangan manusia dan radikalisme.
Dalam pertemuan High-Level Side Event on "Rohingya Crisis", Retno menambahkan, upaya mencari solusi atas masalah tersebut kian dipersulit situasi di Myanmar. Pangkalnya, tidak ada kemajuan dalam penerapan 5 Poin Konsensus yang disepakati pemimpin ASEAN dan Myanmar.
"Tugas kita bersama untuk memastikan dunia internasional tetap memberikan perhatian bagi Rohingya," ucapnya di New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (22/9) waktu setempat.
Indonesia merupakan salah satu co-host pertemuan High-Level Side Event on "Rohingya Crisis". Melansir situs web Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kegiatan diselenggarakan bersama Bangladesh, Kanada, Gambia, Arab Saudi, Turki, Inggris, AS, dan Uni Eropa.
Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN meliputi mengakhiri kekerasan di Myanmar, dialog antara semua stakeholder, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ASEAN untuk bertemu semua pihak.
Retno pun mendorong masyarakat internasional melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Pertama, menciptakan situasi yang kondusif untuk kepulangan para penyintas.
Kedua, memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan warga Rohingya di pengungsian. Terakhir, mendorong perdamaian dan rekonsiliasi nasional di Myanmar.
"ASEAN tentunya dapat memainkan peran penting untuk mengembalikan perdamaian dan stabilitas di Myanmar. Indonesia, dalam hal ini, berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk penanganan isu Rohingya", tutur Retno.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
DPD RI saat ini: Tak bertaji, tak diminati
Selasa, 28 Mar 2023 17:30 WIB
Kejahatan anak era kiwari: Dari pencurian hingga penganiayaan
Senin, 27 Mar 2023 06:38 WIB