Menlu: RI tak dapat dijadikan pangkalan militer negara lain

Indonesia tidak akan menjadi basis atau pangkalan militer negara lain. Hal tersebut ditegaskan, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, pada Jumat (4/9).

Pernyataan itu dilontarkan menanggapi laporan Pentagon bertajuk "Military and Security Development Involving the People's Republic of China 2020".

Dalam laporan tersebut, Amerika Serikat memaparkan, Indonesia sebagai salah satu negara yang Tiongkok anggap sebagai lokasi yang berpotensi menjadi fasilitas logistik militer mereka.

Retno menyebut, bahwa pemerintah Indonesia telah mengetahui keberadaan laporan Pentagon tersebut.

"Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun," tegas Menlu Retno, dalam pengarahan media secara virtual.

Dalam laporannya, AS menuduh Tiongkok menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai sarana untuk membangun pijakan bagi militer negara tersebut.

Selain Indonesia, Pentagon menyebut bahwa Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Uni Emirat Arab, Sri Lanka, Kenya, Tanzania, dan sejumlah negara lainnya dipandang Tiongkok sebagai target lokasi pembangunan pangkalan militer.

Laporan setebal 200 halaman itu menyatakan, bahwa proyeksi kekuatan Beijing di Samudra Hindia berawal dari pangkalan militer permanen pertama mereka di luar negeri, yakni di Djibouti, yang dibangun pada 2017.

Lebih lanjut, Pentagon juga mengatakan bahwa Tiongkok berencana menggandakan stok hulu ledak nuklir mereka dalam satu dekade mendatang.