PBB: Lebih dari 350 orang ditangkap dalam kudeta Myanmar

Badan HAM PBB, UNHRC, pada Jumat (12/2) menggelar pertemuan darurat untuk membahas kudeta militer Myanmar. Pertemuan ini digelar ketika badan tersebut mendapat seruan untuk menjatuhkan sanksi terhadap junta.

UNHRC sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi mereka dapat bertindak sebagai sarana untuk menarik perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tengah kudeta militer.

Dalam pertemuan tersebut UNHRC menuturkan bahwa lebih dari 350 orang di Myanmar telah ditangkap sejak kudeta militer pada 1 Februari.

UNHRC menyebutkan, beberapa dari mereka yang ditangkap, termasuk pejabat, aktivis, dan biksu, menghadapi dakwaan dengan alasan yang tidak jelas.

Selain itu, badan tersebut membahas sejumlah laporan yang berkembang dan bukti foto yang menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam untuk melawan pengunjuk rasa dalam protes antikudeta yang berlangsung.

"Ada bukti bahwa militer telah memberikan perintah kejam untuk memadamkan kebebasan berekspresi," jelas UNHRC dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, UNHRC menuturkan, laporan saksi mata juga menyebutkan bahwa kehadiran tentara di jalan semakin banyak.

Wakil kepala PBB terkait hak asasi manusia Nada al-Nashif mengatakan, bahwa masyarakat internasional harus secara tegas menolak kudeta dan tindakan keras militer terhadap para pedemo di Myanmar.

"Dunia memperhatikan perkembangan di Myanmar," tutur al-Nashif. "Perintah kejam telah dikeluarkan minggu ini untuk mencegah pertemuan damai dan kebebasan berekspresi. Kehadiran polisi dan militer di jalan-jalan juga semakin nyata selama beberapa hari terakhir," papar dia lagi.

Dia menegaskan, penggunaan senjata mematikan atau tidak mematikan secara sembarangan terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima.

Namun, al-Nashif menekankan, sanksi apa pun terhadap rezim harus ditujukan kepada individu tertentu yang secara kredibel diduga telah melanggar hak-hak rakyat.

Di sisi lain, Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi baru yang menargetkan pemimpin militer, Jenderal Min Aung Hlaing, dan petinggi junta lainnya.

Pada Jumat, Amnesty International mengatakan, mereka memiliki bukti bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menggunakan peluru tajam untuk memadamkan demonstrasi.

Seorang wanita terluka parah setelah ditembak di kepala dalam protes di Ibu Kota Naypyitaw pada Selasa (9/2).

"Insiden yang dipermasalahkan di Naypyitaw telah terekam dalam video. Kami dapat menemukan geolokasi di mana insiden itu terjadi. Kami melihat bahwa pasukan keamanan menggunakan tiruan senjata Uzi buatan lokal," tutur Kayleigh Long, peneliti Myanmar di Amnesty Internasional.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa sejauh yang Amnesty International ketahui, itu adalah penggunaan pertama amunisi aktif terhadap pengunjuk rasa.

"Kami juga telah melihat mereka menggunakan meriam air dan kekuatan berlebihan lainnya dalam mencoba memadamkan protes," sambungnya.

Demonstrasi menentang kudeta militer terus berlanjut pada Jumat dengan puluhan ribu orang dilaporkan bergabung dalam aksi tersebut.

Sementara demonstrasi di kota terbesar di negara itu, Yangon, berjalan dengan damai, ada laporan bahwa unjuk rasa yang berlangsung di tempat lain telah mengakibatkan bentrokan dengan polisi.

Setelah penangkapan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada pekan lalu, junta mengumumkan keadaan darurat yang berlangsung selama setahun.

Jenderal Min sebelumnya berjanji untuk mengadakan pemilu baru, tetapi tanpa memberikan kerangka waktu yang pasti.

Meskipun kudeta telah memicu kecaman internasional, China yang merupakan sekutu regional dan ekonomi Myanmar, telah menolak untuk mengkritik para jenderal yang memimpinnya.

Sumber: Deutsche Welle