Pemilihan Dewan Desa dI Bangladesh digelar, ancaman kekerasan mengintai

Bangladesh mengadakan pemilihan dewan desa yang pasti akan semakin mengkonsolidasikan kekuatan partai yang berkuasa. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadaan demokrasi di negara Asia Selatan itu.

Partai oposisi terbesar memboikot pemilihan yang diadakan pada hari Kamis, mengatakan suasana politik rawan mencegah partisipasi yang adil.

Tuduhan pelanggaran yang tersebar luas dibuat selama dua pemilihan nasional terakhir, dan kekerasan politik telah merusak suara masa lalu di Bangladesh, terutama untuk dewan pedesaan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum K M Nurul Huda memperingatkan terhadap kekerasan pemilu sebelum pemungutan suara hari Kamis dan mengatakan langkah-langkah keamanan sedang diambil untuk mengatasi kemungkinan insiden.

Sedikitnya sembilan orang tewas dan ratusan terluka dalam kekerasan kampanye bulan ini menjelang pemungutan suara.

Sejak Januari, 85 orang telah tewas dan lebih dari 6.000 terluka dalam kekerasan terkait pemilu, menurut kelompok hak asasi yang berbasis di Dhaka, Ain-o-Salish Kendra.

Lebih dari 10,5 juta pemilih yang memenuhi syarat akan memilih perwakilan di 835 dewan setelah proses di beberapa tempat ditangguhkan karena penyimpangan atau kekerasan.

Sebanyak 4.571 dewan, yang dikenal sebagai parishad serikat dan bertanggung jawab secara lokal untuk pengembangan masyarakat dan layanan kesejahteraan publik, sedang diperebutkan secara bertahap.

Pada fase pertama pada bulan Juni, pemilihan diadakan untuk 204 dewan. Hasilnya, 148 kandidat dari partai yang berkuasa menang dan kandidat independen mengambil sisanya.

Analis mengatakan pemilihan hari Kamis adalah kesempatan bagi partai Liga Awami yang berkuasa dari Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk mengkonsolidasikan posisinya menjelang pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 2023.

Partainya menang telak dalam dua pemilihan umum terakhir pada 2014 dan 2018, meskipun ada tuduhan kecurangan dan manipulasi suara.

Dari tahun 1991, ketika Bangladesh kembali ke sistem demokrasi, ke pemilihan 2008, Hasina dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia dari oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh secara bergantian memerintah negara itu.

Kemenangan Hasina yang luar biasa pada tahun 2008 adalah pemilihan nasional terakhir yang diterima secara bebas dan adil, dan partai Zia telah memboikot beberapa pemilihan sejak itu. (Aljazeera)