sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Penentang kudeta militer Myanmar susun kekuatan pertahanan rakyat

NUG merupakan kelompok oposisi penentang junta militer, berjanji pulihkan demokrasi Myanmar.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 06 Mei 2021 20:33 WIB
Penentang kudeta militer Myanmar susun kekuatan pertahanan rakyat

Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) bentukan penentang militer, Rabu (5/5), mengklaim telah menyusun "kekuatan pertahanan rakyat" untuk melindungi pendukungnya dari serangan militer dan kekerasan yang dipicu oleh junta militer.

Sejak militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, Myanmar telah dilanda protes harian dan gelombang kekerasan dengan pasukan keamanan yang menewaskan ratusan warga sipil.

NUG, yang dibentuk bulan lalu oleh kelompok penentang junta telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi, dan membangun persatuan demokratis federal. Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU).

KNU merupakan kelompok pemberontak tertua di Myanmar dan telah menyatakan bahwa pejuangnya telah membunuh 194 tentara pemerintah sejak perselisihan pecah pada akhir Maret. Militer memerintah Myanmar dari 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran.

Kudeta pada 1 Februari menghentikan transisi demokrasi negara tersebut dan membuat marah rakyat yang tidak mau diperintah di bawah rezim pemerintahan militer. Tentara Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, dikenal sebagai salah satu pasukan paling tangguh di kawasan Asia Tenggara.

Militer sebelumnya menyatakan harus merebut kekuasaan karena keluhannya atas kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi (NLD). Klaim kecurangan tersebut sebelumnya telah dibantah oleh komisi pemilihan nasional.

Sejak kudeta, Myanmar telah menyaksikan protes harian dan insiden kekerasan antara pemrotes dan pasukan keamanan. Menurut kelompok pemantau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), sejauh ini lebih dari 760 warga sipil tewas akibat tindakan keras otoritas keamanan.

Militer membantah klaim AAPP dan mencap mereka sebagai kelompok ilegal. Junta hanya mengakui 248 kematian pada pertengahan April dan sebagai tambahan mengatakan 24 polisi dan tentara telah tewas dalam protes antikudeta. Media independen pun tidak dapat memverifikasi jumlah korban karena pembatasan yang dilakukan oleh junta militer.

Sponsored


Sumber : Al Jazeera

Berita Lainnya