Pilih China, Solomon putuskan hubungan dengan Taiwan

Pada Senin (16/9), Kepulauan Solomon secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen menuduh keputusan itu merupakan upaya China untuk mencampuri urusan pilpres dan pemilu legislatif negaranya.

"Pemerintah Taiwan sangat menyesalkan dan mengutuk keputusan Kepulauan Solomon untuk menjalin hubungan diplomatik dengan China," tutur Tsai Ing-wen dalam konferensi pers di Taipei.

Kepulauan Solomon merupakan negara keenam yang berpindah kesetiaan ke China sejak Tsai Ing-wen menjabat pada 2016.

Keputusan Solomon memberikan pukulan baru atas perjuangan Tsai Ing-wen untuk memenangkan pemilu pada Januari 2020. Dia tengah dihujani kritik atas kebijakannya terhadap China.

Taiwan hanya memiliki hubungan formal dengan 16 negara, banyak dari mereka merupakan negara-negara kecil dan kurang berkembang di Amerika Tengah dan Pasifik.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya yang membangkang dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan formal dengan negara mana pun.

Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan tidak akan tunduk pada tekanan China. Dia menggambarkan keputusan Solomon sebagai bukti baru bahwa Beijing berusaha ikut campur dalam pemilu pada Januari.

"Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus menggunakan tekanan finansial dan politik untuk membatasi ruang internasional Taiwan," kata Tsai Ing-wen.

Dia mengkritisi langkah China yang menurutnya merusak tatanan internasional.

"Saya ingin menekankan bahwa Taiwan tidak akan melakukan 'dollar diplomacy' dengan China untuk memenuhi permintaan yang tidak masuk akal," jelas dia. "Itu bukan cara Taiwan berdiplomasi. Selain itu, janji-janji bantuan keuangan China merupakan omong kosong. Kontribusi Taiwan bagi Kepulauan Solomon, khususnya di bidang kedokteran, pertanian, pendidikan dan budaya, tidak dapat diukur dalam jumlah uang."

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa pihaknya sangat memuji keputusan Kepulauan Solomon untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Kemlu China menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip "One China" yang mereka sebut sebagai hal yang tidak tertandingi.

"Kami siap bekerja dengan Kepulauan Solomon untuk membuka prospek luas bagi hubungan bilateral kami," kata juru bicara Kemlu China Hua Chunying dalam pernyataan tersebut.

Menyusul keputusan Solomon, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan Taipei akan segera menutup kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon dan memanggil pulang semua diplomatnya.

"Pemerintah China sengaja menyerang Taiwan sebelum pilpres dan pemilu legislatif kami, jelas mereka bertujuan untuk mencampuri pemilu. Kami sangat mengutuk tindakan ini dan mendesak segala pihak untuk mempertahankan kedaulatan, nilai kebebasan dan demokrasi," tegas Joseph.

Burkina Faso, Republik Dominika, Sao Tome dan Principe, Panama serta El Salvador adalah sejumlah negara yang memilih memutuskan hubungan dengan Taipei dalam beberapa tahun terakhir.

Tiongkok menganggap Tsai Ing-wen menginginkan kemerdekaan formal pulau itu, hal yang sangat ditentang China.

Tsai Ing-wen mengatakan langkah China, yang berupaya menyingkirkan satu per satu sekutu Taiwan, bisa menjadi upaya untuk mengalihkan perhatian dari gerakan pro-demokrasi yang berlangsung di Hong Kong sejak Juni.

Dia menilai bahwa Tiongkok kemungkinan akan memaksa Taiwan untuk menerima formula yang mirip dengan pengaturan "Satu Negara, Dua Sistem" yang berlaku atas Hong Kong, yang menjamin kebebasan tertentu.

"Saya yakin bahwa 23 juta warga Taiwan akan menolak ini dengan keras," tutur Tsai Ing-wen.

Seorang pejabat senior yang dekat dengan perencanaan keamanan Taiwan mengatakan bahwa pada Minggu (15/9) malam waktu setempat, Beijing telah mengeluarkan perintah mendesak untuk mengamankan kesetiaan Kepulauan Solomon.

Sumber anonim itu mengatakan bahwa China mengambil langkah ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah di Hong Kong sebelum peringatan 70 tahun berdirinya Tiongkok pada 1 Oktober.

Hubungan Solomon-Taiwan berada di ambang kehancuran setelah China menawarkan dana pembangunan sebesar US$8,5 juta jika negara kepulauan itu mengalihkan kesetiaannya