PM Israel didakwa lakukan korupsi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (21/11), mengatakan dia tidak akan mengundurkan diri meskipun didakwa melakukan suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Dia menyebut rangkaian tuduhan tersebut sebagai percobaan kudeta.

Tuduhan yang dijatuhkan oleh Jaksa Agung Avichai Mandelblit pada Kamis mewakili krisis paling parah dalam karier politik PM Netanyahu. Dia membantah melakukan kesalahan terkait tiga kasus korupsi, dengan mengatakan dia hanya korban "witch hunt" politik.

Netanyahu, menjabat sebagai PM sejak 2009, telah mendominasi politik Israel selama satu generasi dan mengubah haluan politik negara itu menjadi sayap kanan.

Tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskannya untuk mengundurkan diri. Namun, dakwaan tersebut dapat semakin mendorong upaya para saingan untuk mengusirnya dari kursi PM.

Tuduhan atas Netanyahu membawa ancaman hukuman penjara dalam jangka waktu panjang. Tetapi persidangan terkait tuduhan itu kemungkinan akan ditunda hingga berbulan-bulan akibat krisis politik Israel. Netanyahu juga dapat mencoba untuk mengamankan imunitas dari parlemen untuk menghindari penuntutan.

"Ini adalah percobaan kudeta berdasarkan pada proses investigasi yang palsu, tercemar dan bias," kata PM Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Dia menegaskan akan terus memimpin negara, sesuai ketentuan hukum, dengan tanggung jawab, pengabdian dan kepedulian atas masa depan Israel.

Saingan utamanya dalam dua pemilu tahun ini, Benny Gantz, mengkritik pernyataan Netanyahu. Dia mengatakan bahwa tidak ada upaya kudeta di Israel, yang ada hanya keinginan Netanyahu untuk terus berkuasa.

Mandelblit, yang dilantik oleh Netanyahu, mengumumkan dakwaannya dalam pernyataan yang disiarkan di televisi. Dia menyatakan bahwa sudah merupakan tugasnya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Israel yang berada di atas hukum.

"Hari ini adalah hari yang menyedihkan," tutur dia.

Netanyahu terlibat dalam tiga investigasi jangka panjang yang dijuluki Kasus 1000, 2000 dan 4000. Dalam salah satu kasus, dia dicurigai menerima hadiah senilai US$264.000 dari pengusaha kaya.

Dalam kasus lainnya, Netanyahu dituduh memberikan bantuan sebagai imbalan atas pemberitaan positif terkait dia dan istrinya di surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth. Dalam kasus ketiga, dia dituduh memberikan bantuan regulasi senilai US$500 juta kepada perusahaan telekomunikasi, Bezeq Telecom, dengan imbalan pemberitaan positif.

Mandelblit mendakwa Netanyahu dengan tuduhan melakukan pelanggaran kepercayaan dan penipuan dalam ketiga kasus korupsi tersebut, serta tuduhan penyuapan khusus untuk kasus Bezeq Telecom.

"Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya memburu saya," kata Netanyahu dalam pidatonya. "Apa yang saya alami tidak mudah. Saya seorang manusia juga. Apa yang keluarga saya lalui tidak tertahankan."

Presiden desak parlemen cari PM baru

Sebelumnya, pada Kamis, Presiden Israel Reuven Rivlin mendesak parlemen untuk mencari kandidat perdana menteri baru. Langkah ini merupakan upayanya untuk menghindari pemilu ketiga setelah Netanyahu dan Gantz masing-masing gagal membentuk pemerintahan.

"Mulai hari ini dan selama 21 hari ke depan, keputusan siapa yang akan bertugas membentuk pemerintahan ada di tangan anggota Knesset (parlemen)," kata Rivlin.

Pengumuman Rivlin datang sehari setelah Gantz mengakui dia gagal membentuk koalisi pemerintahan baru.

Knesset kini memiliki waktu hingga 11 Desember untuk menemukan seorang kandidat yang dapat mendapat dukungan mayoritas dari 120 anggota parlemen. Jika gagal, Israel akan mengadakan pemilu baru pada awal 2020. Itu akan menjadi pemungutan suara ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan terakhir.

Rivlin mendesak seluruh pihak untuk berkompromi demi memecah kebuntuan politik. Dia bertemu dengan Ketua Knesset Yuli Edelstein pada Kamis dan secara resmi menyerahkan mandat tersebut.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel seorang presiden terpaksa mendesak parlemen untuk mencari PM baru. Dia mengingatkan bahwa parlemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan negara tetap berjalan.

"Politik yang memecah belah harus berakhir," tegas Rivlin.

Hasil pemilu pada September menunjukkan persaingan ketat antara Partai Likud yang diketuai Netanyahu dan Aliansi Biru dan Putih yang dipimpin Gantz.

Awalnya, Netanyahu diberikan waktu empat minggu untuk membangun koalisi pemerintahan dengan partai-partai kecil, tetapi dia gagal. Setelah itu, pada Rabu (20/11), Gantz mengakui kegagalan yang sama.

"Tidak ada yang menginginkan pemilu baru," kata Edelstein. "Saya akan melakukan segala upaya sehingga dalam tiga minggu ke depan kita dapat membentuk koalisi yang luas dan pemerintahan yang kuat akan kembali bekerja melayani warga Israel."

Meskipun telah gagal dalam upaya membentuk pemerintahan, parlemen tetap dapat menominasikan Netanyahu atau Gantz sebagai kandidat PM baru. Kini, sebagai petahana, Netanyahu tetap berkuasa dalam kapasitas interim.

Gantz dan Netanyahu telah membahas pembentukan pemerintahan persatuan bersama Partai Yisrael Beiteinu yang dipimpin oleh mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.

Pembicaraan mencapai kebuntuan pada Selasa (19/11), ketika Gantz dan Netanyahu berdebat tentang siapa yang akan duluan menjabat jika mereka menggilir masa jabatan PM. Keduanya mengatakan mereka terbuka untuk melanjutkan dialog selama tiga minggu ke depan.

Netanyahu meminta Gantz untuk melanjutkan perundingan secara langsung dan tanpa prasyarat.

"Kita dapat mengatasi perbedaan yang ada. Negara ini penting bagi kita semua," ujar dia.

Pada Rabu malam, Gantz mengatakan, selama tiga minggu ke depan, dia siap untuk melakukan perundingan langsung, substanstif dan cepat untuk membentuk pemerintahan yang akan membawa Israel keluar dari kekacauan.

Namun, sejumlah media Israel melaporkan, dalam kenyataannya, perundingan antara Gantz dan Netanyahu menghadapi kebuntuan dan sejumlah partai telah mempersiapkan kampanye mereka untuk pemilu ketiga. (The Guardian dan Reuters)