Polisi menggerebek bar gay Moskow setelah MA menyebut gerakan LGBTQ+ 'ekstremis'

Pasukan keamanan Rusia menggerebek klub dan bar gay di Moskow pada Jumat malam. Aksi itu dilakukan kurang dari 48 jam setelah pengadilan tinggi negara tersebut melarang apa yang disebutnya “gerakan LGBTQ+ global” sebagai organisasi ekstremis.

Polisi menggeledah tempat-tempat di ibu kota Rusia, termasuk klub malam, sauna pria, dan bar yang menyelenggarakan pesta LGBTQ+, dengan dalih penggerebekan narkoba, media lokal melaporkan.

Pasukan keamanan Rusia menggerebek klub dan bar gay di Moskow pada Jumat malam, kurang dari 48 jam setelah pengadilan tinggi negara tersebut melarang apa yang disebutnya “gerakan LGBTQ+ global” sebagai organisasi ekstremis.

Polisi menggeledah tempat-tempat di ibu kota Rusia, termasuk klub malam, sauna pria, dan bar yang menyelenggarakan pesta LGBTQ+, dengan dalih penggerebekan narkoba, media lokal melaporkan.

Saksi mata mengatakan kepada wartawan bahwa dokumen pengunjung klub diperiksa dan difoto oleh petugas keamanan. Mereka juga mengatakan bahwa pengelola telah memperingatkan pengunjung sebelum polisi tiba.

Penggerebekan tersebut menyusul keputusan Mahkamah Agung Rusia yang menyebut “gerakan” LGBTQ+ di negara tersebut sebagai organisasi ekstremis.

Keputusan tersebut, yang dibuat sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman, adalah langkah terbaru dalam tindakan keras selama satu dekade terhadap hak-hak LGBTQ+ di bawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin, yang menekankan “nilai-nilai keluarga tradisional” selama 24 tahun berkuasa.

Para aktivis mencatat bahwa tuntutan hukum tersebut diajukan terhadap sebuah gerakan yang bukan merupakan sebuah entitas resmi, dan berdasarkan definisinya yang luas dan tidak jelas, pihak berwenang dapat menindak individu atau kelompok mana pun yang dianggap menjadi bagian dari gerakan tersebut.

Beberapa tempat LGBTQ+ telah ditutup menyusul keputusan tersebut, termasuk klub gay di St. Petersburg, Central Station. Tempat itu memposting klarifikasi di media sosial pada hari Jumat bahwa pemiliknya tidak lagi mengizinkan bar tersebut beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Max Olenichev, seorang pengacara hak asasi manusia yang bekerja dengan komunitas LGBTQ+ Rusia, mengatakan kepada The Associated Press sebelum keputusan tersebut bahwa mereka secara efektif melarang aktivitas terorganisir untuk membela hak-hak kelompok LGBTQ+.

“Dalam praktiknya, bisa saja pihak berwenang Rusia, dengan putusan pengadilan ini, akan menegakkan (putusan) terhadap inisiatif LGBTQ+ yang berhasil di Rusia, dengan menganggap mereka sebagai bagian dari gerakan sipil,” kata Olenichev.

Sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, kelompok hak asasi manusia terkemuka Rusia telah mengajukan dokumen ke Mahkamah Agung yang menyebut gugatan Kementerian Kehakiman bersifat diskriminatif dan melanggar konstitusi Rusia. Beberapa aktivis LGBTQ+ mencoba menjadi pihak dalam kasus tersebut tetapi ditolak oleh pengadilan.

Pada tahun 2013, Kremlin mengadopsi undang-undang pertama yang membatasi hak-hak LGBTQ+, yang dikenal sebagai undang-undang “propaganda gay”, yang melarang dukungan publik terhadap “hubungan seksual non-tradisional” di antara anak di bawah umur.

Pada tahun 2020, reformasi konstitusi yang didorong oleh Putin untuk memperpanjang kekuasaannya sebanyak dua periode lagi juga mencakup ketentuan yang melarang pernikahan sesama jenis.

Setelah mengirimkan pasukan ke Ukraina pada tahun 2022, Kremlin meningkatkan kampanye melawan apa yang mereka sebut sebagai pengaruh Barat yang “merendahkan”. Para pendukung hak asasi manusia melihatnya sebagai upaya untuk melegitimasi perang.

Pada tahun yang sama, sebuah undang-undang disahkan yang melarang propaganda “hubungan seksual non-tradisional” di kalangan orang dewasa, dan juga secara efektif melarang dukungan publik apa pun terhadap kelompok LGBTQ+.

Undang-undang lain yang disahkan tahun ini melarang prosedur transisi gender dan layanan yang menegaskan gender bagi kaum transgender. Undang-undang tersebut melarang “intervensi medis yang bertujuan mengubah jenis kelamin seseorang,” serta mengubah jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi dan catatan publik.

Pihak berwenang Rusia menolak tuduhan diskriminasi LGBTQ+. Awal bulan ini, media Rusia mengutip Wakil Menteri Kehakiman Andrei Loginov yang mengatakan bahwa “hak-hak kelompok LGBT di Rusia dilindungi” secara hukum. Ia sedang menyampaikan laporan mengenai hak asasi manusia di Rusia kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, dengan alasan bahwa “menahan demonstrasi publik mengenai hubungan atau preferensi seksual non-tradisional bukanlah suatu bentuk kecaman bagi mereka.”

Kasus Mahkamah Agung ini bersifat rahasia dan masih belum jelas bagaimana aktivis dan simbol LGBTQ+ akan dibatasi.

Banyak orang akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Rusia sebelum mereka menjadi sasaran, kata Olga Baranova, direktur Pusat Komunitas Moskow untuk Inisiatif LGBTQ+.

“Jelas bagi kami bahwa mereka sekali lagi menjadikan kami sebagai musuh dalam negeri untuk mengalihkan fokus dari semua masalah lain yang banyak terjadi di Rusia,” kata Baranova kepada AP.(telegraphindia,ap)