Protes guncang Kolombia

Kolombia menutup perbatasannya menyusul pemogokan nasional pada Kamis (22/11). Presiden Ivan Duque, seorang berhaluan konservatif sosial yang berkuasa pada 2018, menghadapi ketidakpuasan yang meluas atas meningkatnya pengangguran, reformasi ekonomi dan situasi keamanan yang memburuk.

Ekuador, Chile, dan Bolivia juga mengalami keresahan sosial besar tahun ini di tengah keluhan rakyat terkait stagnasi ekonomi, korupsi, kesenjangan dan isu nasional lainnya yang lebih spesifik.

Direktur Kepolisian Nasional Kolombia Jenderal Oscar Atehortua dan Menteri Dalam Negeri Nancy Patricia Gutierrez menyatakan bahwa protes yang tengah berlangsung damai secara keseluruhan dan berada di bawah kendali.

Meski terdapat sejumlah barikade di Bogota, namun transportasi umum tetap beroperasi normal. Sementara itu, di kota-kota lain ada insiden minor.

Sebagian besar kekerasan dilaporkan terjadi di Kota Cali, tepat para pemrotes menyerang awak media, membakar sebagian besar peralatan mereka.

"Investigasi tengah berlangsung dan tidak ada penahanan yang dilakukan," kata Atehortua.

Para pengunjuk rasa di Cali juga bentrok dengan polisi di Valle University dan 11 kendaraaan angkutan umum dirusak. Namun, pihak berwenang tidak melaporkan adanya korban cedera.

"Sejumlah pria yang mengenakan hoodie mencegat sebuah tank lapis baja milik polisi di Cali dengan alat peledak. Tiga orang tak dikenal ditahan," tutur Atehortua.

Wali Kota Cali memberlakukan jam malam yang dimulai pada pukul 19.00 hingga Jumat (22/11) pagi menyusul kekerasan yang terjadi. 

"Mereka yang berada di luar pada jam yang telah ditentukan tersebut, dapat ditahan oleh pihak berwenang," twit Wali Kota Maurice Armitage.

Penutupan perbatasan berarti setiap jalur masuk melalui darat atau laut dari Ekuador, Peru, Brasil dan Venezuela akan dibatasi. Demikian disampaikan Direktur Badan Migrasi Kolombia Christian Kruger Sarmiento.

Otoritas imigrasi menyatakan bahwa penutupan dimulai pada Rabu (20/11) tengah malam dan akan tetap diberlakukan hingga Jumat pukul 05.00 waktu setempat.

Pernyataan dari kantor presiden menyebutkan bahwa pemerintah pusat juga memberikan izin kepada pemerintah lokal untuk menerapkan tindakan luar baisa seperti jam malam, pembatasan kebebasan bergerak dan larangan penjualan minuman beralkohol. 

Lewat serangkaian video yang diunggah di Twitter, Duque menuturkan dia mengakui protes damai sebagai ekspresi demokrasi. Diakuinya pula bahwa Kolombia menghadapi banyak tantangan.

Duque menentang apa yang disebutnya sebagai pihak yang memandang protes sebagai kesempatan untuk agitasi.

"Kami akan menjamin ketertiban umum ... dengan semua peralatan yang diberikan konstitusi kepada kami, hak warga Kolombia untuk hidup damai," kata Duque.

Sang presiden juga menghadapi kritik besar atas penanganan proses perdamaian dengan pemberontak FARC. Menteri keamanannya terpaksa mengundurkan diri pada awal November atas kematian sedikitnya delapan anak selama operasi militer yang berlangsung pada Agustus.

Pemimpin adat, Aida Quilcue, menuturkan kepada CNN bahwa serangan kekerasan terhadap kelompok adat meningkat di bawah pemerintahan Duque. Dia khawatir tentang penambangan, kekerasan terhadap para pemimpin sosial, dan meningkatnya militerisasi, termasuk kehadiran kelompok paramiliter.

Quilcue menyatakan bahwa kelompok-kelompok adat memutuskan untuk bergabung dengan pemogokan nasional.

Popularitas Presiden Duque merosot sejak dia berkuasa lebih dari setahun yang lalu. Menurut jajak pendapat Gallup pada Agustus 2019, 64% responden menentang kebijakannya dan hanya 29% mengatakan dia melakukan pekerjaannya dengan baik.

Sumber : CNN