Pimpin sidang DK PBB, RI tekankan pentingnya pasukan penjaga perdamaian

Saat memimpin sidang Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Selasa (7/5) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan peran penting pasukan penjaga perdamaian bagi keberhasilan misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB.

Sidang bertema "Menabuh Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB" itu merupakan salah satu agenda utama Indonesia yang menjadi Presiden DK PBB selama Mei 2019.

Menurut Menlu Retno, pasukan perdamaian adalah contoh nyata kemitraan global, kepemimpinan kolektif, dan bentuk tanggung jawab bersama bagi perdamaian dunia.

"Pasukan penjaga perdamaian adalah mereka yang merawat perdamaian dan melindungi ratusan juta manusia di seluruh dunia. Mereka adalah wajah DK PBB dan salah satu potret terbaik dari kerja sama multilateral," ungkap Menlu Retno seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Alinea.id pada Rabu (8/5).

Menlu Retno menegaskan bahwa Indonesia sangat percaya dengan peran penting pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain itu, dia menekankan perlunya investasi yang memadai untuk mempersiapkan kinerja mereka di lapangan.

Untuk itu, Menlu Retno menekankan pentingnya pengembangan kualitas pelatihan dan peningkatan kapasitas personel agar kinerja berjalan dengan baik, keberhasilan misi tercapai, serta keselamatan dan keamanan para personel di lapangan terjamin.

Menlu Retno menyebut, untuk mewujudkan MPP yang berdaya guna, DK PBB perlu memerhatikan kebutuhan spesifik misi, meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan komunitas lokal, pemajuan peran perempuan, serta penguatan pelatihan melalui kemitraan global.
 
Pada kesempatan tersebut, Menlu memberi contoh prestasi personel asal Indonesia, Mayor Gembong, di misi perdamaian PBB di Kongo (MONUSCO). Mayor Gembong, jelasnya, berhasil mengupayakan rekonsiliasi antara komunitas lokal dengan mantan kombatan sehingga memungkinkan reunifikasi keluarga.

"Mayor Gembong beserta timnya berhasil memfasilitasi reunifikasi 422 mantan kombatan, sehingga semakin memperkuat perdamaian," jelasnya.

Sidang tersebut melahirkan presidential statement yang menyoroti pentingya peran pasukan penjaga perdamaian sebagai alat efektif untuk menjaga kestabilan dunia. Dokumen tersebut secara khusus membahas aspek pelatihan dan peningkatan kapasitas MPP PBB. 
 
Debat terbuka itu menghadirkan beberapa pembicara khusus yakni Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Komandan Pasukan MONUSCO Letnan Jenderal Elias Rodrigues Martins Filho, dan Direktur Challenges Forum International Secretariat (CFIS) Björn Holmberg.

Sidang tersebut juga dihadiri oleh 59 negara termasuk 15 negara anggota DK PBB, negara kontributor MPP PBB, negara tuan rumah MPP, serta organisasi internasional seperti Uni Afrika.
 
Pemilihan tema debat terbuka tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia yang kini berada di peringkat kesepuluh dari negara yang paling banyak menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, terdapat 3.080 pasukan perdamaian asal Indonesia yang tersebar di delapan MPP PBB, 106 di antaranya merupakan perempuan.