Thai Airways tolak angkut tokoh oposisi Kamboja

Tokoh oposisi Kamboja yang ingin kembali ke negaranya mengatakan dia dilarang check-in untuk terbang dari Paris. Sam Rainsy telah berencana untuk pulang dan memimpin apa yang disebutnya sebagai perjuangan rakyat demi kehidupan yang lebih baik. 

Dia menggambarkan Perdana Menteri Hun Sen sebagai seorang diktator brutal. Hun Sen sendiri telah memerintah Kamboja sejak 1985.

Partai yang didirikan Rainsy telah dibubarkan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap oposisi. Rainsy memilih Paris sebagai tempat mengasingkan diri.

"Saya sangat terkejut karena rakyat membutuhkan saya di Kamboja," kata Rainsy di Bandara Charles de Gaulle setelah dia ditolak untuk check-in oleh pihak maskapai Thai Airways.

Rainsy bermaksud untuk terbang ke Bangkok dan kemudian menyeberang ke Kamboja. Tetapi ketika berada di meja check-in, dia diinformasikan bahwa pihak maskapai telah menerima instruksi dari level yang sangat tinggi agar tidak mengizinkannya naik pesawat.

Pria usia 70 tahun itu pun kemudian berjanji untuk mendapatkan penerbangan lain dan menyatakan tetap pada rencananya untuk tiba di Kamboja pada Sabtu (9/11), bertepatan dengan hari kemerdekaan negaranya.

Hun Sen menuturkan bahwa Rainsy akan ditangkap jika dia mencoba memasuki Kamboja. Sang PM juga telah meminta negara-negara tetangga untuk melarangnya transit, dan menyarankan maskapai mana pun untuk tidak menerimanya.

Pada Kamis (7/11), Malaysia dilaporkan menahan wakil Rainsy, Mu Sochua, yang juga berharap dapat menginjakkan kaki kembali di negaranya. Sebelumnya, Mu Sochua yang ditolak masuk Thailand dan akhirnya memutuskan terbang ke Indonesia sempat menggelar konferensi pers di Jakarta.

Mu menyatakan, para pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) telah memilih untuk pulang ke Kamboja melalui Bangkok dengan harapan bahwa Thailand sebagai Ketua ASEAN akan mendukung perjuangan demokrasi di Kamboja.

"Kami berharap Thailand akan memberikan izin dan membantu mengatasi kondisi demokrasi yang sedang terancam di Kamboja dan di Asia Tenggara," ujar Mu Sochua dalam konferensi persnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Siapa Sam Rainsy?

Rainsy adalah salah satu tokoh oposisi Kamboja tetapi dia telah tinggal di Paris sejak 2015. Dia menghadapi sejumlah tuntutan hukum di negerinya yang menurut para pendukungnya seluruhnya bermotivasi politik.

Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang salah satu pendirinya adalah Rainsy, selama beberapa waktu dipandang sebagai ancaman terbesar bagi pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen.

CNRP dibubarkan pada 2017 oleh Mahkamah Agung, berdasarkan keluhan dari pemerintah bahwa mereka berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk menggulingkannya.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak pimpinan partai melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuduhan penganiayaan politik.

Pada 2017, pemimpin CNRP lainnya, Kem Sokha, dipenjara di Phnom Penh. Setelah satu tahun dia dibebaskan dengan jaminan tetapi telah menjadi tahanan rumah sejak itu.

Setelah Rainsy mengumumkan niatnya untuk kembali, Kamboja menangkap puluhan tokoh oposisi di negara itu.

Dengan situasi seperti sekarang akan sulit bagi Rainsy untuk masuk ke Kamboja. PM Hun Sen bahkan telah mengirim pasukan ke perbatasan dengan Thailand untuk menghentikannya atau wakilnya.

Pengamat juga ragu apakah Rainsy benar-benar ingin kembali.

"Sam Rainsy masih sangat populer di Kamboja," Virak Ou, analis politik di Phnom Penh mengatakan kepada BBC, menjelaskan bahwa politik Kamboja terpolarisasi antara Hun Sen dan Rainsy. "Tapi ini mungkin hanya aksi untuk mendapatkan perhatian. Sam Rainsy tidak akan pernah serius ingin datang ke sini hanya untuk ditangkap."

Ou mengatakan tujuan sebenarnya mungkin untuk memprovokasi pemerintah Kamboja untuk bereaksi dengan cara yang akan mencegah kompromi antara Kamboja dan Uni Eropa.

UE saat ini tengah memutuskan apakah akan memberlakukan sanksi perdagangan sebagai reaksi terhadap kepemimpinan Kamboja yang semakin otoriter.

"Ini akan sejalan dengan strategi Rainsy yang telah konsisten selama beberapa tahun terakhir, yaitu untuk mencoba mendapatkan beberapa bentuk intervensi internasional," jelas Ou.

Sumber : BBC