sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Yang terjadi jika Le Pen menang pada pilpres Prancis

Le Pen menyebut jilbab Muslim sebagai "seragam Islamis" dan mengusulkan larangan memakainya di depan umum.

Hermansah
Hermansah Sabtu, 23 Apr 2022 19:31 WIB
Yang terjadi jika Le Pen menang pada pilpres Prancis

Tidak ada lagi jilbab muslim di depan umum. Semua anak sekolah berseragam. Undang-undang diusulkan dan disahkan melalui referendum. Layanan sosial yang murah hati tidak tersedia untuk orang asing, kecuali mereka telah memiliki pekerjaan selama lima tahun.

Itu hanya contoh visi Marine Le Pen untuk Prancis, jika pemimpin sayap kanan memenangkan pemilihan presiden putaran kedua Minggu (24/4) waktu setempat, melawan petahana Emmanuel Macron. Pokoknya Le Pen menyebutkan, dalam segala hal, Prancis, dan Prancis, akan didahulukan.

Jajak pendapat menggambarkan Macron sebagai yang terdepan dalam pemungutan suara hari Minggu, tetapi kemenangan Le Pen bisa saja terjadi. Kalau itu benar, maka pastinya menjadi sebuah hasil yang dapat mengguncang sistem pemerintahan Prancis, menimbulkan ketakutan di antara para imigran dan muslim, menyentak dinamika 27 negara Uni Eropa, dan membuat sekutu NATO bingung.

Macron, 44, seorang sentris yang sangat pro-Uni Eropa, telah tanpa henti mengecam musuhnya sebagai bahaya dan membingkai pertarungan pemilihan mereka sebagai pertempuran ideologis untuk bangsa. Sedangkan Le Pen, 53, memandang Macron sebagai teknokrat progresif yang bagi Prancis hanyalah "wilayah" UE.

Le Pen mengatakan, akan memperlengkapi kembali sistem politik negara dan konstitusi Prancis untuk mengakomodasi agenda populisnya, menempatkan UE di tempat kedua dan membuat Prancis lebih benar pada prinsip-prinsip dasarnya.

"Saya bermaksud menjadi presiden yang mengembalikan suara rakyat di negara mereka sendiri," kata Le Pen.

Amerika Serikat telah lama menganggap Prancis sebagai sekutu tertuanya, tetapi kepresidenan Le Pen dapat menimbulkan masalah bagi pemerintahan Biden dengan merusak persatuan trans-Atlantik atas sanksi terhadap Rusia dan dengan memperkuat populis otokratis di tempat lain di Eropa.

Dalam kolom Kamis (22/4) di beberapa surat kabar Eropa, para pemimpin kiri-tengah Jerman, Spanyol dan Portugal semuanya mendukung Macron, mengangkat peringatan tentang “populis dan ekstrem kanan” yang menganggap Putin “sebagai model ideologis dan politik, mereplikasi ide-ide chauvinisnya.”

Sponsored

“Mereka telah menggemakan serangannya terhadap minoritas dan keragaman dan tujuannya untuk keseragaman nasionalis,” tulis Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, dan Perdana Menteri Portugis António Costa.

Pertemuan Le Pen lima tahun lalu dengan Putin telah menghantui kampanyenya di tengah perang Rusia di Ukraina, meskipun dia mengutuk invasi Rusia “tanpa ambiguitas.”

Tetapi jika dia adalah presiden, Le Pen mengatakan akan berpikir dua kali untuk memasok Ukraina dengan senjata dan akan menentang sanksi energi terhadap Moskow-demi keuntungan Prancis dan untuk rakyat Rusia.

Dia juga mengatakan akan menarik Prancis keluar dari komando militer NATO, melemahkan front persatuan aliansi militer Barat melawan Moskow, dan bahwa harus ada "perbaikan hubungan strategis" dengan Rusia setelah perang berakhir.

Le Pen telah memproyeksikan citranya sepanjang kampanyenya, dengan mengatakan akan mengawasi Prancis sebagai "ibu dari keluarga." Dia berfokus pada daya beli konsumen sambil berdiri teguh pada isu-isu simbolis yang mendefinisikan sayap kanan, seperti imigrasi, keamanan, identitas nasional dan kedaulatan.

Untuk meminimalisir pukulan kenaikan harga, Le Pen ingin memangkas pajak tagihan energi dari 20% menjadi 5,5%. Dia berjanji untuk mengembalikan 150-200 euro ($162- $216) per bulan ke konsumen.

Menanggapi itu, Macron yang merupakan mantan menteri ekonomi dan bankir Prancis, menganggap langkah-langkah seperti itu salah arah dan tidak layak secara ekonomi.

Tetapi Le Pen menegaskan agendanya membahas "Prancis yang terlupakan" yang telah diabaikan Macron. Dia telah mengusulkan sebuah "revolusi referendum" sebagai inti dari rencananya untuk membantu menyembuhkan "keretakan demokrasi" yang menurutnya menyebabkan rendahnya jumlah pemilih dalam pemilihan Prancis baru-baru ini dan meningkatnya perselisihan sosial.

Undang-undang dapat disahkan melalui referendum—melewati anggota parlemen terpilih—setelah para pendukung mengumpulkan tanda tangan dari 500.000 pemilih yang memenuhi syarat, Itu adalah tuntutan dari gerakan “rompi kuning” yang terkadang penuh kekerasan yang menantang kepresidenan Macron, sejak dua tahun lalu.

Tetapi ada halangan

Konstitusi Prancis perlu direvisi untuk memberi warga negara suara langsung dalam pembuatan undang-undang. Itu juga perlu diubah untuk tujuan utama Le Pen lainnya: memberikan "preferensi nasional" untuk perumahan negara dan tunjangan pekerjaan kepada warga negara Prancis.

Orang asing kedepan

Macron dianggap gagal dalam upayanya sendiri untuk mengubah konstitusi, sebuah proses rumit yang membutuhkan dukungan dari kedua majelis parlemen. Le Pen ingin menghindarinya dengan menggunakan pasal khusus dalam konstitusi seperti yang dilakukan Jenderal Charles de Gaulle pada 1962 untuk memungkinkan hak pilih universal langsung.

“Dia ingin mendinamit demokrasi liberal dengan menyeru rakyat,” tulis empat profesor hukum tata negara di surat kabar Le Monde.

Di mana Le Pen akan menggunakan referendum untuk item lain dalam paket kontroversial untuk menghentikan "imigrasi yang tidak terkendali." Termasuk menangani permintaan suaka di luar negeri, bukan di Prancis, dan “secara sistematis” mengusir migran tanpa surat izin tinggal, antara lain dan mengakhiri kewarganegaraan otomatis bagi mereka yang lahir di Prancis dari orang tua asing.

Dia juga akan mengembalikan seragam di semua sekolah, dan memperkuat kekuatan polisi.

Le Pen menyebut jilbab Muslim sebagai "seragam Islamis" dan mengusulkan larangan memakainya di depan umum.

Namun, Macron mengatakan dalam debat Rabu malam bahwa larangan semacam itu dapat menyebabkan “perang saudara” di negara yang memiliki populasi muslim terbesar di Eropa Barat. Bukan hanya itu, seorang wanita tua berjilbab biru-putih menghadapi Le Pen minggu lalu di kota selatan Pertuis juga berpotensi telah merusak rencananya.

Setelah penolakan oleh wanita itu, pejabat partai Le Pen bergerak dan mengatakan bahwa pelarangan jilbab di jalan-jalan akan menjadi progresif dan tidak menargetkan "nenek berusia 70 tahun."

Le Pen, bagaimanapun, mengatakan pada Jumat (22/3) di radio Europe 1 bahwa "peran nenek mereka adalah melindungi cucu perempuan kecil mereka, dan saya meminta mereka untuk membantu saya."

Sumber : Associated Press

Berita Lainnya