Ayo lebih peduli pada kesehatan pendengaran

Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Dirjen P2P Kemenkes) Anung Sugihantono, meminta kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan di bidang pendengaran. 

"Tanggung jawab pada dirinya dengan cara seluruh anggota keluarga tetap di dalam proses tumbuh kembang yang kita kenali. Tanggung jawab pada lingkungan, saya minta perhatiannya jangan sampai dari kita membuat persoalan," kata Anung, di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Anung meminta kepada publik dapat mengorganisir lingkungannya agar lebih peduli terhadap kesehatan di bidang pendengaran. Baginya, cara itu dapat dilakukan dengan meningkatkan penguatan di fasilitas kesehatan yang ada.

"Jadi pengorganisasian di tingkat masyarakat menjadi hal sangat penting. Baik melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat atau penguatan institusi yang berkaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan di masyarakat itu sendiri," ucapnya.

Anung juga meminta tenaga kesehatan dapat lebih aktif mengampanyekan persoalan gangguan pada pendengaran kepada masyarakat. "Selalu berikan penjelasan kepada masyarakat dan mampu mengenali sejak dini terhadap persoalan pendengaran yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara individu maupun secara komunitas," papar Anung.

Di tempat yang sama, anggota Perhimpunan Ahli Ilmu Penyakit THT Indonesia (Perhati) Pusat, Fikri Mirza Putranto menyebut, sekitar 4,2% masyarakat dari populasi Indonesia menderita infeksi klorik telinga tengah. Data itu diambil pada 2007.

"Data ini tidak jauh berbeda dari hasil temuan yang dilakukan pada program bersih telinga yang dilakukan Komnas dan Komda Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (PDGKT) di seluruh Indoneia. Dari lebih 68.00 siswa SD yang dilakukan pemeriksaan telinga, ternyata 0,38% sampai 10,85% mengalami infeksi telinga tengah," papar Fikri.

Selain itu, jumlah dokter THT di Indonesia ternyata tak sebanding dengan jumlah pasien yang ada. Hal itu merujuk pada hasil survei yang pernah dilakukan pada 2016.

"Faktanya, pada 2016 kita pernah survei lebih dari 100 dokter THT di Indonesia, ternyata mereka baru berhasil melakukan operasi pada 2.986 kasus, padahal ada 1,1 juta kasus," tutur dia.

Salah satu sumber masalah, yakni terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan terkait kesehatan di bidang pendengaran

"Jadi, investasi alat terbatas ini menyebabkan dari 2.000-an kasus tadi dilakukan di RS pemerintah tipe A dan B. Bayangkan, jumlah dokter THT yang bisa operasi terbatas, lama tunggu dari seorang pasien itu bisa satu hingga enam bulan. Akibatnya pasien yang datang itu sudah alami gangguan sedang dan berat," ungkap Fikri.