Pemerintah Bangladesh, bekerja sama dengan badan-badan PBB, telah meluncurkan langkah-langkah baru untuk mencegah pernikahan anak dengan memperkuat keterlibatan masyarakat dan memastikan lebih banyak perempuan menyelesaikan pendidikan mereka.
Negara di Asia Selatan ini merupakan salah satu negara dengan persentase pernikahan anak tertinggi di dunia, dengan survei Biro Statistik Bangladesh terbaru yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, 41,6 persen perempuan muda menikah sebelum mencapai usia legal yaitu 18 tahun.
Data menunjukkan pernikahan anak meningkat pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, 40,9 persen perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, sedangkan pada tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 32,4 persen dan 31,3 persen.
Langkah-langkah baru ini, yang diluncurkan oleh Kementerian Urusan Perempuan dan Anak bersama UNICEF dan Dana Kependudukan PBB pada hari Rabu, merupakan bagian dari Program Global bersama untuk Mengakhiri Pernikahan Anak pada tahun 2030 – sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
PBB memperkirakan bahwa untuk memenuhi target tahun 2030, Bangladesh harus memastikan peningkatan upayanya sebesar 22 kali lipat karena negara ini hanya mencatat penurunan sebesar 2,1 persen per tahun – yang berarti dibutuhkan waktu lebih dari dua abad untuk menghilangkan masalah tersebut.
Pemerintah bertujuan untuk menjangkau 6 juta orang melalui program kesadaran dan keterampilan hidup, namun program ini hanya akan dijalankan di 10 kabupaten. Keya Khan, direktur jenderal urusan perempuan di kementerian, mengatakan kepada Arab News bahwa pemerintah membutuhkan lebih banyak dukungan.
“Pemerintah sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dan kami memerlukan dukungan dari mitra pembangunan di sini,” katanya.
Karena sebagian besar perkawinan anak mengakibatkan kehamilan, pemerintah mempunyai dua program untuk mendorong perempuan di masyarakat kurang mampu untuk melahirkan setelah usia 20 tahun.
“Di bawah program ini, kami telah memberikan bantuan keuangan kepada ibu-ibu berusia antara 20 dan 35 tahun… Jika mereka menjadi ibu sebelum usia 20 tahun, mereka tidak berhak menerima ini… Sudah ada 1,5 juta perempuan yang terdaftar,” kata Khan.
“Kami mempunyai program andalan lainnya bernama ‘Vulnerable Women Benefit’, yang mana kami menyediakan 30 kg beras setiap bulannya kepada 1 juta perempuan di seluruh negeri. Program ini mencakup wanita berusia antara 20 dan 50 tahun.”
Kementerian juga mencoba bekerja di tingkat akar rumput, melibatkan sekitar 5.000 klub remaja di seluruh negeri.
“Kami telah memberikan pelatihan dan kampanye kesadaran melalui kelompok-kelompok ini,” kata Khan.
“Untuk mencegah perkawinan anak, di setiap kabupaten dan kecamatan dibentuk komite yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah. Setiap kali ada insiden pernikahan anak yang tercatat, panitia turun tangan untuk menghentikannya.”
Baik pemerintah maupun PBB telah menekankan pentingnya menjaga anak perempuan tetap bersekolah karena ini adalah strategi yang terbukti melindungi mereka dari pernikahan anak.
“Pada tahun fiskal ini, kami meluncurkan program simbolis di sekolah-sekolah di setiap distrik… untuk menyadarkan anak-anak dan wali mereka,” kata Khan.
“Departemen kami menyelenggarakan pertemuan kesadaran dengan penduduk desa mengenai hal ini. Kami juga ingin menyadarkan para imam dan pencatat nikah mengenai hal ini, sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahan anak di bawah umur.”(arabnews)
