sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Bioskop alternatif, solusi lain menonton film yang masih menyisakan PR

Kehadiran ruang putar film alternatif menjadi sebuah solusi lain bagi penggemar film, di tengah maraknya bioskop jaringan besar di mal.

Robertus Rony Setiawan
Robertus Rony Setiawan Minggu, 16 Feb 2020 11:42 WIB
Bioskop alternatif, solusi lain menonton film yang masih menyisakan PR
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2956
Dirawat 2494
Meninggal 240
Sembuh 222

Hario Novianto dan Kiki Rahma merasa puas setelah menonton film Kucumbu Tubuh Indahku di ruang putar film Cinecenter, Kemang, Jakarta Selatan. “Kami merasakan pengalaman baru. Berasa lebih privat, feel homey,” kata Hario, ditemui reporter Alinea.id, Jumat (14/2).

Bagi penonton film seperti Hario dan Kiki, keberadaan ruang putar seperti Cinecenter memudahkan mereka untuk menonton film-film yang sudah tidak lagi diputar di jaringan bioskop, seperti Cinema21, CGVblitz, atau Cinemaxx.

Kiki mengatakan, studio yang lebih kecil, membuatnya bisa fokus menyimak setiap rangkaian cerita di dalam film.

Cinecenter baru beroperasi sejak 1 Februari 2020. Ruang putar film ini didirikan Orlow Seunke, seorang penata program beberapa festival film, seperti Jakarta International Film Festival (JiFFest) dan Europe on Screen.

Orlow mengerjakan program pengarsipan, pemutaran, dan apresiasi film melalui lembaga IdFilm Center. Bekerja sama dengan penulis Toeti Heraty Noerhadi Roosseno, Cinecenter dibuka di ruang pertemuan milik Toeti di Rooseno Plaza, Kemang, Jakarta Selatan.

Di sini, terdapat dua ruangan untuk menonton film. Pertama, studio berukuran sekitar 4 x 7 meter, berkapasitas 20 penonton. Ruangan ini untuk memutar film-film Indonesia.

Kedua, ruang cinema dengan kapasitas 40 penonton, yang memutar film-film mancanegara. Penonton dapat menikmati tayangan film di Cinecenter dengan biaya Rp30.000 sekali penayangan.

Menurut publisis Cinecenter, Kasifa Akbari, ruang putar film ini menawarkan pilihan lain bagi masyarakat. Tak kalah dengan jaringan bioskop besar, Cinecenter pun memutar film Hollywood yang tengah tayang.

Sponsored

“Dengan jaringan dan kenalan berbagai produser dari negara lain, Mr. Orlouw bisa mendapatkan koleksi dan izin memutar film-film Hollywood di sini,” kata Kasifa ditemui di Cinecenter, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Bagian dalam ruang studio di Cinecenter. /Alinea.id/Robertus Rony Setiawan

Dari Kineforum hingga Indiskop

Selain Cinecenter, ada beberapa bioskop mini yang berdiri di Jakarta, seperti Kineforum di kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat; Kinosaurus di Kemang, Jakarta Selatan; Paviliun 28 di Gandaria Utara, Jakarta Selatan; dan Subtitle di Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan.

Ruang-ruang putar film alternatif itu bisa jadi pilihan menonton untuk penggemar film, di tengah gencarnya jaringan bioskop besar yang membuka layar di pusat perbelanjaan.

Merujuk data Filmindonesia.or.id, jaringan bioskop besar yang tersebar di seluruh Indonesia dikuasai grup Cinema21, dengan jumlah 312 bioskop. Diikuti grup CGVblitz 69 bioskop dan Cinemaxx 62 bioskop.

Kehadiran ruang putar film alternatif mulai muncul pada awal 2000-an. Kineforum misalnya, mulai beroperasi pada 2006. Menurut koordinator program Kineforum Ifan Ismail, bioskop komunitas ini dijalankan sebagai program pemutaran film di bawah Komite Film, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Penayangan film dikenakan biaya donasi sebagai kompensasi izin pemutaran dari produser dan pembuatnya.

“Sebagian donasi juga dialokasikan untuk perawatan program pemutaran,” kata Ifan saat dihubungi, Kamis (13/2).

Selain Kineforum, ada Kinosaurus yang mulai pemutaran film sejak Desember 2015. Kinosaurus menempati sebuah ruangan di dalam kompeks toko buku Aksara, Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut programmer Kinosaurus Alexander Matius, keberadaan ruang putar film ini tak lepas dari dukungan pelaku film dan misi serupa, seperti Kineforum, yakni menghadirkan ruang putar alternatif.

“Pada prinsipnya, Kinosaurus memberi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan film-film Indonesia lainnya yang bagus, juga dari seluruh dunia,” kata Alexander saat dihubungi, Kamis (13/2).

Sekali penayangan, penonton ditarik biaya Rp50.000 untuk umum, serta Rp35.000 untuk pelajar dan mahasiswa. Alexander mengatakan, film Indonesia diputar lebih banyak daripada film luar negeri.

“Rata-rata dalam sebulan, film yang diputar hampir semua film Indonesia, lebih dari 50%,” katanya.

Alasannya, kata dia, perizinan untuk memutar film Indonesia lebih mudah, keterbatasan teknis pengiriman materi film dan akses peminjaman pun gampang diatur. Sumber-sumber film Indonesia didapatkan lewat kesepakatan perizinan dan jadwal putar dengan produser film.

Di Jakarta Utara, tepatnya di kompleks Pasar Teluk Gong, Penjaringan, ada bioskop rakyat Indoskop. Bioskop ini didirikan pada 22 Juni 2019 oleh aktris dan produser film Marcella Zalianty.

Terdapat dua studio di Indoskop, dengan kapasitas 112 penonton. Selain dilengkapi pendingin ruangan, kursi-kursi penonton terbuat dari busa yang empuk. Persis suasana bioskop di pusat perbelanjaan.

Layar lebar untuk menonton berukuran 6 x 3,25 meter. Tata suaranya didukung enam boks pengeras suara yang ada di bawah dan atas layar, serta sudut langit-langit studio.

Manajer operasional Indiskop Almi Rusdi mengatakan, Indiskop didirikan dengan mengelola kembali aset bekas gedung Bioskop Angkasa, yang tutup pada awal 2000-an.

“Dahulu, khususnya pada 1980-an, Bioskop Angkasa menjadi lokasi hiburan warga sekitar yang berasal dari kalangan kelas B dan C, atau ekonomi menengah dan kurang mampu,” tutur Almi saat ditemui di Indiskop, Jakarta Utara, Kamis (13/2).

Dengan latar belakang itulah Indiskop hadir sebagai bioskop alternatif bagi masyarakat yang tak punya akses untuk menonton film. Harga tiket dipatok lebih murah ketimbang bioskop di dalam mal.

Untuk pemutaran Senin hingga Jumat, tiket hanya Rp15.000, sedangkan Sabtu dan Minggu Rp20.000.

“Kebanyakan warga yang menonton film di Indiskop dari kalangan pelajar SMP dan SMA,” ucapnya.

Segudang problem

Almi mengeluhkan, meski tergolong murah, Indiskop sepi penonton. Kamis sore (13/2), memang nyaris tak ditemui penonton yang memadati dua studio di bioskop ini.

“Sepi, Mas. Memang agak susah melihat minat penonton di sekitar sini,” kata Almi.

Menurut general manajer sekaligus pengacara dan komika Arry B. Wibowo, jumlah pengunjung di Indiskop dalam sebulan sekitar 800-900 orang. Jumlah itu, kata Arry, masih belum memenuhi capaian yang diharapkan manajemen.

Film-film yang diputar di Indiskop adalah produksi lama dan judul-judul film Indonesia yang sudah turun layar dari bioskop jaringan besar, tiga hingga enam bulan sebelumnya. Film-film itu diperoleh lewat relasi Marcella dengan sejumlah sutradara dan produser.

Selain belum tumbuh budaya menonton di Teluk Gong, produksi film lama itu menjadi masalah menarik minat penonton. Maka, untuk mengatasi masalah ini, menurut Almi, Indiskop tengah mengupayakan strategi memutar film-film baru.

Ruang dalam studio 1, tempat menonton film di bioskop rakyat Indiskop./Foto arsip dokumentasi Indiskop

Persoalan lain dihadapi Kineforum. Ifan menuturkan, penayangan film di Kineforum belum bisa berlangsung secara teratur karena ketiadaan peran distributor film. Ifan mengatakan, ketiadaan peran distributor film ini terkait dengan pengaruh masuknya jaringan bioskop Cinema21 di Indonesia sekitar 1989.

“Dibandingkan masa sebelum 21 masuk, distributor film berfungsi dengan baik, termasuk klasifikasi film untuk jenis kalangan penonton tertentu,” ujar Ifan.

Ketiadaan distributor juga menjadi kendala pemutaran film belum menjangkau masyarakat dari kota-kota di luar Jakarta.

Untuk menyiasati masalah itu, kata Ifan, keberlangsungan program pemutaran film di Kineforum bergantung dari dedikasi para pegiat atau komunitas pemutar film, serta relasi dengan sineas.

“Jadi, sudah saling mengenal atau lebih karena hubungan pertemanan,” ucapnya.

Membenahi bioskop alternatif

Pengamat budaya pop dan perfilman Hikmat Darmawan mengatakan, kehadiran ruang pemutaran film alternatif dibutuhkan demi mengatasi keterbatasan jumlah bioskop. Sebab, 60% dari bioskop berlokasi di kawasan Jabodetabek.

“Selain membangun jalan dan rumah sakit, mestinya pemerintah juga membangun bioskop, sebab itu infrastruktur kebudayaan,” kata Hikmat saat dihubungi, Jumat (14/2).

Merujuk buku Pemandangan Umum Industri Film Indonesia 2019 yang diterbitkan filmindonesia.or.id dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pada 2012 Indonesia hanya memiliki 145 bioskop dengan 609 layar.

Jumlah ini meningkat pesat menjadi 343 bioskop dengan 1.756 layar pada Desember 2018. Dalam kurun enam tahun terakhir, jumlah bioskop bertambah hingga 136,5% dan layar hingga 188,34%. Hingga Desember 2018, bioskop tersebar di 32 provinsi, kecuali Aceh dan Kalimantan Utara. Pada 2021 ditargetkan 3.000 layar.

Hikmat menuturkan, bioskop alternatif memfasilitasi distribusi sebuah film. Dengan begitu, usia karya film dapat diperpanjang melalui aktivitas pemutaran-pemutaran secara swadaya.

Meski demikian, Hikmat menuturkan, jalur distribusi film independen Indonesia yang ditayangkan di bioskop alternatif, belum terbangun dengan baik. Padahal, menurutnya, kehadiran bioskop alternatif efektif menggembleng munculnya sineas potensial, yang menawarkan keberagaman tema.

“Di daerah-daerah luar Jabodetabek sudah ada produksi film, tetapi belum ada fasilitas layar bioskop. Maka, ruang putar ini penting sebagai kolam bagi lahirnya film-film yang lebih beragam, juga untuk regenerasi pembuat film,” ucap Plt Sekjen dan Ketua Komite Film DKJ ini.

Infografik bioskop alternatif. Alinea.id/Oky Diaz.

Selain itu, dilihat dari sisi pembuat film, kata Hikmat, kehadiran bioskop alternatif sangat penting untuk mendukung sirkulasi ekonomi dari karya film yang ditonton.

Berkaca pada pasar alternatif dari ruang ekshibisi model arthouse cinema di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, Hikmat memandang, potensi penonton yang menggemari film di luar lewat jalur independen cukup menjanjikan.

Ia mengatakan, sejauh ini geliat ruang putar film alternatif masih bergerak secara mandiri, yang mendorong pengelolanya untuk bekerja sama satu sama lain. Ia berharap, kualitas fasilitas pemutaran dan ruang menonton alternatif bisa diperbaiki, termasuk dengan menetapkan standar kualitas pelayanan.

“Misalnya, teknologi digital cinema processing (DCP) perlu diterapkan dalam pemutaran di ruang putar alternatif film, seperti yang berlaku di arthouse cinema,” kata Hikmat.

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Rabu, 08 Apr 2020 17:05 WIB
Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Rabu, 08 Apr 2020 11:36 WIB
Berita Lainnya