Pemprov DKI Jakarta sedang menunggu perturan presiden (perpres) soal program sekolah swasta gratis. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, dibandingkan daerah lain, Jakarta lebih siap menjalankan program itu.
“Karena memang sudah ada rencana awal untuk menggratiskan sekolah swasta,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/7), dikutip dari Antara.
Lewat Dinas Pendidikan, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba program sekolah swasta gratis tahun ini. Sebanyak 40 sekolah swasta ditunjuk sebagai percontohan program ini, yang tersebar di lima wilayah Kota Jakarta dan mencakup semua jenjang pendidikan.
Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, salah satu program yang menjadi prioritas dalam APBD DKI Jakarta adalah sekolah swasta gratis. Menurut Rano, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program itu.
“Pelaksanaannya akan dievaluasi, sehingga pada tahun berikutnya diharapkan semakin banyak jumlah sekolah swasta yang mengikuti program sekolah swasta gratis,” kata Rano di ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7), dikutip dari Antara.
Pemprov DKI Jakarta sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 sekolah percontohan. Program ini berjalan sejak Senin (14/7), bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2025/2026.
Sementara itu, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Saur Panjaitan menyambut baik rencana pengalihan dana APBD DKI Jakarta untuk membiayain pendidikan gratis di sekolah swasta, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Namun, menurutnya, perlu ada catatan penting terkait kejelasan jumlah dana, peruntukannya, dan keberlanjutan program.
Dia menambahkan, sekolah swasta selama ini telah banyak membantu pemerintah. Meski tidak selalu terlihat di permukaan.
Kebijakan itu, kata Saur, sangat berdampak positif. Terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Menurut dia, sebelumnya bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) hanya membantu sebagian, sedangkan sekarang seluruh biaya sudah ditanggung.
“Sangat bermanfaat, sangat terdampak,” kata Saur kepada Alinea.id, Jumat (25/7).
Di sisi lain, Saur mempertanyakan kecukupan anggaran sebesar Rp90 miliar yang saat ini baru mencakup 40 sekolah swasta. Menurutnya, jika seluruh sekolah swasta di DKI Jakarta turut dilibatkan, perlu dilakukan simulasi kebutuhan anggaran yang lebih rinci.
“Coba kita hitung, cukup enggak? Itu pertanyaan saya di balik,” ujar Saur.
Dia menekankan pula, keberlangsungan program jangka panjang, sangat bergantung pada kejelasan teknis dan alokasi pembiayaan dari pemerintah. Dia menyoroti pentingnya pemerintah menjelaskan apakah anggaran tersebut hanya mencakup biaya operasional, seperti gaji guru dan kebutuhan rutin, atau juga mencakup kebutuhan investasi, seperti renovasi gedung dan perawatan fasilitas.
“Kalau semua biaya itu dibiayai pemerintah, tentu dampaknya ke swasta positif. Tapi kalau tidak semua dibiayai, maka perlu dipertanyakan bagaimana kelangsungan hidup sekolah swasta itu ke depan,” tutur Saur.
Keberlanjutan program ini, menurut Saur, sangat bergantung pada besaran anggaran dan rincian peruntukannya. Kejelasan petunjuk teknis, dinilai penting agar program tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menopang keberadaan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi semua anak di Jakarta.
Dihubungi secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan, kebijakan ini bisa diterapkan dengan syarat utama, seluruh anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri harus mendapatkan akses ke sekolah swasta dengan biaya ditanggung pemerintah daerah.
“Jadi tidak sebagian anak, tapi semua anak,” ucap Ubaid, Jumat (25/7).
Program ini dinilai berpotensi besar membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak terbebani biaya pendidikan. Dengan pembiayaan penuh ini, risiko anak putus sekolah dapat ditekan secara signifikan.
Pendidikan, menurutnya, bukan hanya hak anak dari keluarga miskin, melainkan seluruh anak Jakarta. Pemerataan pendidikan, kata dia, harus mencakup semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi ekonomi.
Dalam jangka panjang, kata Ubaid, kebijakan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan sekolah swasta di Jakarta. Namun, dia mengingatkan pentingnya payung hukum yang jelas agar program ini tidak bergantung pada kepemimpinan gubernur semata.
Dia mengusulkan, program tersebut harus dilindungi oleh peraturan gubernur (pergub) yang telah disahkan bersama DPRD. Dengan adanya regulasi formal, diharapkan pengalokasian anggaran dan dukungan terhadap program ini dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan gubernur manapun di masa depan.
“Kalau tidak ada payung peraturan, dikhawatirkan ini hanya program gubernur saja, tidak menjadi program Jakarta,” ujar Ubaid.
