SD negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat, menunjukkan tren penurunan pendaftaran siswa baru yang sangat signifikan dibanding peningkatan jumlah siswa pendaftar di SD swasta. Konsultan pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, dikutip dari inijabar mengatakan, sebanyak 10.224 kursi kosong terjadi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Kota Bekasi.
Sebelumnya, pada SPMB tahap 1 untuk jalur afirmasi dan mutasi, sebanyak 3.674 kursi kosong terjadi pula di SD negeri.
Dari total jumlah bangku kosong di SD negeri di Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur paling banyak, dengan 1.642 kursi. Diikuti Kecamatan Pondok Gede sebanyak 1.555 kursi dan Kecamatan Bekasi Utara 1.217 kursi.
Bahkan, hingga pendaftaran ulang, ada 71 SD negeri di Kota Bekasi yang hanya mendapatkan murid kurang dari satu rombongan belajar, yakni 32 siswa per kelas. Ada 23 SD negeri, yang hanya mendapatkan murid di bawah 20 orang.
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, persoalan utama terletak pada rumitnya sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri.
“Sistemnya ruwet dan ribet. Harus unggah ini itu, verifikasi ini itu. Giliran pengumuman, malah tidak lulus,” ujar Ubaid kepada Alinea.id, Kamis (10/7).
“Masyarakat jadi putus asa dan memilih sekolah swasta yang prosesnya lebih simpel. Tinggal daftar, bayar, pengumuman. Sudah selesai.”
Ubaid menilai, selain kerumitan administratif, kualitas SD negeri juga belum mampu bersaing dengan sekolah swasta. Hal ini diperparah oleh dugaan pungutan liar, fasilitas yang buruk, serta persepsi masyarakat yang negatif terhadap kualitas guru di sekolah negeri.
Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan, sepinya peminat SD negeri bisa jadi karena persepsi masyarakat Bekasi yang khawatir soal rasa aman anak-anaknya dan kualitas pendidikan sekolah negeri yang buruk. Rasa aman, kata Iman, mengacu pada rentannya kekerasan.
“Kekhawatiran para orang tua inilah yang kemudian membuat mereka lebih memilih sekolah swasta,” kata Iman, Kamis (10/7).
“Artinya, rasa aman belajar bagi anak-anak kita di Bekasi itu sangat rendah.”
Akhirnya, menurut Iman, orang tua memaksakan diri untuk menyekolahkan anaknya di SD swasta. Bukan tanpa alasan Iman menilai orang tua memaksakan diri. Sebab, tak sedikit fenomena siswa yang ijazahnya ditahan sekolah swasta.
“Akar masalahnya karena orang tua ini sebetulnya tidak mampu, tetapi memaksakan anak-anak sekolah (swasta) sampai kemudian nunggak (biaya pendidikan),” ujar Iman.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi perlu segera merevitalisasi sekolah negeri. Revitalisasi ini tidak hanya sebatas infrastruktur, tapi juga menyentuh kualitas dan kesejahteraan guru, fasilitas pendukung, dan pembentukan karakter khas di setiap sekolah agar mampu memenuhi potensi serta minat-bakat siswa.
“Kalau ini tidak dilakukan, sekolah negeri akan terus ditinggalkan dan tidak bisa bersaing,” tutur Iman.
