logo alinea.id logo alinea.id

Pulau Komodo akan ditutup dan tarif naik jadi Rp7 juta

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menutup dan menaikkan tarif kunjungan ke Pulau Komodo.

Sukirno
Sukirno Rabu, 23 Jan 2019 02:44 WIB
Pulau Komodo akan ditutup dan tarif naik jadi Rp7 juta

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menutup dan menaikkan tarif kunjungan ke Pulau Komodo.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan akan menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun sebagai upaya meningkatkan jumlah populasi komodo dan juga rusa yang menjadi makanan utama hewan langka tersebut.

"Pemerintah NTT akan melakukan penataan terhadap kawasan Taman Nasional Komodo agar menjadi lebih baik, sehingga habitat komodo menjadi lebih berkembang. Kami akan menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun," kata dia belum lama ini.

Akan tetapi, dia tidak menjelaskan waktu penutupan kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Menurutnya, penutupan Taman Nasional Komodo guna mempermudah pemerintah daerah menata kawasan wisata itu.

Dia mengatakan, kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang serta kondisi tubuh komodo yang kecil sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.

"Kondisi tubuh komodo tidak sebesar dulu lagi, karena populasi rusa sebagai makanan utama komodo terus berkurang karena maraknya pencurian rusa di kawasan itu," tegas Viktor.

Orang nomor satu di provinsi berbasis kepulauan ini merasa khawatir apabila rusa semakin berkurang, maka tidak menutup kemungkinan komodo akan saling memangsa untuk mempertahankan hidup.

"Insting sebagai binatang akan muncul apabila rantai makanan komodo berkurang. Apabila makanan utamanya melimpah, maka instingnya akan berbeda. Hal itulah yang mendorong pemerintah melakukan penataan kawasan komodo dengan menutup sementara kawasan itu dari kunjungan wisatawan selama satu tahun," katanya.

Sponsored

Penataan kawasan komodo, kata dia, dilakukan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan negara terhadap komodo yang menjadi habitat langka dan dilindungi dari kepunahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan mengundang Pemprov NTT untuk membahas rencana penutupan Taman Nasional Komodo selama setahun. "Jadi, kita akan undang pemerintah NTT. Ini memang tidak terlalu bagus ya kalau diputuskan sepihak, dan ada caranya," kata dia.

Kementerian LHK akan mendengarkan keinginan dari Pemda NTT, Kementerian Pariwisata, dan Kehutanan. Nantinya, akan ada proses transisi hingga benar-benar dilakukan penutupan. Sebagai otoritas yang membawahi kawasan konservasi, KLHK akan mempelajari masalah itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Taman Nasional Komodo. / Facebook

JK: Komodo tetap butuh makan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dengan ditutup atau tidak Taman Nasional Komodo, komodo tetap perlu makan. Sehingga, hal itu seharusnya bukan menjadi alasan bagi Pemprov NTT untuk menutup taman nasional tersebut.

"Kalau saya lihat, alasannya Gubernur Viktor itu untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan rusa. Tapi jangan lupa, dikunjungi atau tidak dikunjungi, itu tetap saja (komodo) perlu makan," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Wapres JK, upaya pengembangbiakan rusa seharusnya dapat berjalan seiring dengan pembukaan Taman Nasional Komodo. Pengembangbiakan rusa tersebut dapat dilakukan di tempat lain, sehingga TN Komodo tidak perlu ditutup.

"Itu benar bahwa perlu makannya rusa, kambing itu lebih terkait. Kalau ada pertanyaan apa dikembangkan di tempat lain dulu lalu dibawa ke situ, itu bisa saja," tambah JK.

Kelangkaan rusa dan kambing, sebagai makanan utama komodo, menjadi alasan utama bagi Pemprov NTT untuk menutup Taman Nasional itu selama satu tahun.

Semakin sedikitnya rusa dan kambing dikhawatirkan dapat merusak rantai makanan komodo, sehingga hewan berspesies biawak besar itu nantinya dapat saling memakan sejenisnya.

Sementara itu, JK menuturkan perlu ada penyesuaian harga tiket masuk (HTM) ke Taman Nasional Komodo di Provinsi NTT karena dinilai terlalu murah.

"Kalau kita melihatnya secara wajar, memang terlalu murah dewasa ini. Tapi ditingkatkan menjadi berapa, nanti dirundingkan," ujarnya.

Wapres menjelaskan penyesuaian tarif tiket masuk tersebut bisa saja dibedakan berdasarkan kategori pengunjung, misalnya turis domestik, turis asing, turis berkelompok dan pelajar.

"Bisa juga dibedakan antara banyak negara seperti itu. Orang domestik dan anak sekolah bayarnya sekian, tapi untuk turis asing bayarnya sekian," tambahnya.

JK mengacu pada destinasi wisata di Kamboja, Angkor Wat, yang masuk dalam daftar situs warisan dunia Unesco.

Menurut Wapres, penerapan harga tiket masuk di Angkor Wat perlu dijadikan patokan untuk menentukan HTM TN Komodo.

"Di luar negeri, kemarin saya lihat di Kamboja, orang bayar masuk itu US$50 setara Rp700.000 per orang. Tarif itu ada aturannya keputusan menteri, memang begitu. Sejak dulu, daerah konservasi itu langsung dibawahi Kementerian (LHK) karena taman nasional," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungitulu Laiskodat sempat mewacanakan akan menaikkan HTM TN Komodo menjadi US$500 setara Rp7 juta untuk turis asing dan US$100 setara Rp1,4 juta untuk turis domestik.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tiket masuk TN Komodo untuk wisman sebesar Rp150.000 dan Rp5.000 untuk turis dalam negeri. (Ant).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menpar Lantik Direksi BOP Labuan Bajo JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya melantik direksi Badan Otorita Pelaksana (BOP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai Direktur Utama, Menpar menunjuk Shana Fatina. Sebelumnya, Shana adalah Person in Charge (PIC) Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar Pariwisata Labuan Bajo. . Pelantikan Direksi BOP Labuan Bajo berlangsung di Gedung Sapta Pesona Kantor Kementerian Pariwisata RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (15/1). . Empat direksi terlantik lainnya, yakni Direktur Destinasi Pariwisata Herybertus Geradus Laju Nabit, Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik I Nyoman Wija, Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan Jarot Trisunu serta Direktur Pemasaran Pariwisata Sutanto Werry. . Source by @pesonaid_travel . Selengkapnya kunjungi website resmi dan fanpage Facebook kami ya sobat wisata. . . #PesonaIndonesia #WonderfulIndonesia #Indonesia #Kemenpar #ProgramKerja #KerjaBerdampak #PemerintahBekerja

A post shared by Kementerian Pariwisata (@kemenpar) on