sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anies Baswedan dan keteledoran-keteledoran Pemprov DKI

Kebijakan-kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap diselimuti keteledoran.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 25 Feb 2020 15:19 WIB
Anies Baswedan dan keteledoran-keteledoran Pemprov DKI
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 389.712
Dirawat 62.649
Meninggal 13.299
Sembuh 313.764


Surat permintaan izin gelaran Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bermasalah. Dalam surat itu, rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk gelaran Formula E dicatut. 

Padahal, Ketua TACB DKI Jakarta Mundardjito tak pernah memberikan rekomendasi. Ia bahkan mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam rapat-rapat membahas gelaran Formula E.

Pemprov DKI menyebut ada salah ketik dalam surat tersebut. Sekretaris Daerah Pemprov DKI berkilah seharusnya rekomendasi itu didapat dari Tim Sidang Pemugaran (TSP), bukan dari TACB. 

Selain gelaran Formula E, beragam kebijakan Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga berpolemik, semisal revitalisasi Monas, penghargaan untuk Diskotek Colosseum pada 2019, dan penertiban Hotel Alexis pada 2018. 

Analis politik Gun Gun Heryanto menilai penyelenggaraan Formula E di Monas menjadi polemik lantaran pola komunikasi antara Anies dan jajarannya yang buruk. Untuk gelaran sebesar Formula E, menurut Gun Gun, Anies seharusnya menyosialisasikan gagasannya ke publik secara berkala. 

"Harusnya secara bertahap ada rilis, ada press conference. Ada data yang disebarkan ke teman-teman jurnalis. Atau misalnya ada public statement dari gubernur jika terjadi silang sengketa supaya tidak berkepanjangan," kata Gun Gun kepada Alinea.id di Jakarta, pekan lalu.  

Gun Gun menyebut wajar jika kebijakan-kebijakan Anies dan Pemprov DKI sering banjir kritik. Pasalnya, Anies dan jajarannya kerap tidak satu suara. "Harusnya ada satu pandangan, satu visi, satu narasi. Di internal, benahi komunikasi organisasinya sehingga pada saat keluar, baik dengan DPRD atau pusat, Pemprov DKI punya wacana yang jelas," kata dia. 

Lebih jauh, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute itu menyarankan agar Anies segera membenahi pola-pola komunikasi yang ia jalankan selama ini. "Kalau tidak ditata dengan baik akan merugikan terutama pemrov sendiri. Ini namanya smoldering crisis. Kalau dibiarkan akan menjadi krisis," kata dia. 

Sponsored

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Berita Lainnya