Kenapa revitalisasi Monas dipersoalkan?

Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai polemik. Selain tidak mengantongi izin dari Menteri Sekretaris Negara, perusahaan kontraktor pemenang proyek revitalisasi juga dipersoalkan karena diduga melanggar aturan saat tender. 

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan, DPRD DKI seharusnya turut bertanggung jawab dalam polemik revitalisasi Monas. Pasalnya, anggaran Rp150 miliar untuk pengerjaan proyek sudah mendapat restu dari DPRD.

"Sesuai UU Pemerintahan Daerah, DPRD di tingkat provinsi merupakan bagian dari pemerintah daerah. Kalau Pemprov DKI salah, maka DPRD juga ikut bersalah ketika proyek ini berjalan tanpa sepengetahuan mereka karena SKPD, pelaksananya, merupakan mitra kerja DPRD," jelas Teguh kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (29/1).

Lebih jauh, maladministrasi terkait perizinan seharusnya tidak terjadi jika Pemprov DKI rutin berkomunikasi dengan Kemensetneg. "Dapat diduga sebetulnya Komisi (Pengawas) itu hanya bekerja ketika ada masalah yang muncul ke permukaan dan tidak secara rutin menggelar rapat koordinasi," kata dia. 

Ketimbang saling menyalahkan, Teguh berharap, Mensesneg dan Gubernur DKI fokus menyempurnakan desain revitalisasi. Ia berharap, revitalisasi tidak mereduksi peran kawasan Monas sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.