logo alinea.id logo alinea.id
Floribertus Rahardi

Klan Cendana, parpol dan generasi milenial

Floribertus Rahardi Senin, 05 Mar 2018 19:56 WIB

Nama 'cendana' awalnya hanya melekat dengan keluarga besar Presiden Soeharto. Kemudian sebutan ‘cendana’ menjadi lebih luas yang ditujukan kepada pengusaha dan petinggi Orde Baru, terutama petinggi militernya. Cendana dan orde baru terkadang juga identik dengan Golongan Karya (Golkar). 

Menariknya, pada pemilu tahun depan muncul tiga partai baru yang dianggap memiliki 'bau-bau' cendana. Tiga partai baru itu adalah Partai Garuda, Partai Berkarya dan Perindo.  

Tiga partai ini dideklarasikan dalam waktu berdekatan. Perindo dipimpin Hari Tanoe dideklarasikan pada 7 Februari 2015. Dua bulan kemudian, Ahmad Ridha Sabana mendeklarasikan Partai Garuda pada 16 April 2015. Tahun berikutnya, Partai Berkarya yang dipimpin Neneng A Tutty dideklarasikan pada 15 Juli 2016. 

Masyarakat kaget karena ketiga partai politik ini bisa lolos sebagai partai baru dan menjadi peserta Pemilu 2019. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2019. Padahal partai yang didirikan pada 17 Juli 1998 itu sudah empat kali menjadi peserta Pemilu. Hal serupa juga dialami Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Padahal menjadi peserta pemilu tidaklah mudah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019 menyebutkan bahwa setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah ditentukan. 

Partai harus berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol. Selain itu juga memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat, memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota, mengajukan nama, lambang, dan tanda Parpol ke KPU, serta menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Agar bisa memenuhi  berbagai persyaratan ini, tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Tidak mengherankan jika kemudian publik mengaitkan lolosnya tiga partai politik baru yang 'bau-bau' cendana ini dengan rencana kembalinya kekuatan Orde Baru. 

Pasca pengumuman partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 oleh KPU pada 17 Februari 2018, tiba-tiba pada 23 Februari 2018 muncul isu penyerangan pemuka agama oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Aparat keamanan menangkap enam orang anggota The Family Muslim Cyber Army yang telah menyebarkan hoax penganiayaan ulama oleh PKI pada 28 Februari 2018.

Entah kebetulan atau tidak, kekuatan Partai Golkar, orde baru, dan keluarga cendana memang ditandai dengan penangkapan dan pembantaian para anggota PKI pascaperistiwa G30 S. Gerakan pengembangan isu ini sangat sistematis, meskipun vulgar.

Ibarat upaya penggelembungan yang digelembungkan pendukung, partai cendana ini nampaknya hanya sekadar air sabun. Dimana dalam waktu singkat, gelembung itu pecah tersapu angin. Ini merupakan indikator dana yang disalurkan untuk pengembangan isu penganiayaan ulama oleh PKI relatif kecil. Tidak sebanding dengan dana yang disalurkan untuk pembentukan dan penyusunan kepengurusan partai. 

Isu PKI yang dikaitkan dengan kebangkitan keluarga cendana, sebenarnya merupakan lagu lama sebagai upaya pembelokan fokus tindak kejahatan. Sama dengan pembuatan film "Jagal" yang bisa saja menguntungkan keluarga Presiden Soeharto. Pada daftar 25 pemimpin dunia (sekarang) yang paling banyak membunuh rakyatnya, Presiden Soeharto tidak masuk peringkat.

Tetapi kalau kita klik pemimpin negara paling korup sedunia, Presiden Soeharto duduk di peringkat pertama. Itulah sebabnya saya mencurigai penghembusan isu PKI juga disengaja agar kesan Soeharto sebagai koruptor diredam. Sehingga, yang akan tampil ke publik merupakan pengetahuan lama tetapi diberi makna baru.

Selain tiga partai baru itu, sebenarnya ada partai baru lain yang juga dinyatakan berhak menjadi peserta pemilu 2019.  Partai itu bernama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI dimotori generasi muda yang melek politik sekaligus melek teknologi. Yaitu, Grace Natalie (36), Raja Juli Antoni (41), Isyana Bagoes Oka (38) dan Tsamara Amany Alatas (22). Hadirnya anak-anak muda generasi millenial paralel dengan generasi muda kebangkitan bangsa. 

Bagi sebagian kalangan, kehadiran PSI mengingatkan era kebangkitan nasional. Saat itu Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Sukarno (26), Mr RS Budhyarto Martoatmodjo (29) dan dr Tjipto Mangoenkoesoemo (44). Juga Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan oleh Mr Amir Sjarifoeddin Harahap (38) dan Soetan Sjahrir (36). Partai-partai mapan saat ini dipimpin para Oma-Opa. PDIP diketuai Megawati Soekarnoputri (71). Gerindra dipimpin Prabowo Subianto (67). Demokrat dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono (69). 

Bukan berarti orang-orang tua harus minggir 100% dari dunia politik. Apalagi semua warga negara behak beraktivitas politik. Tetapi ada baiknya orang-orang tua itu duduk di dewan penasihat, dewan pakar, dewan pembina atau di PKS dan PKB disebut Dewan Syuro. Sementara di Dewan Pimpinan Partai (DPP) duduk kaum muda yang masih punya energi cukup untuk mengurus politik.