Erdogan katakan media 'bebas sebebasnya,' tapi wartawan Turki tidak setuju

Presiden Turki  Recep Tayyip Erdogan telah menepis kritik terhadap catatan kebebasan pers negara itu, dengan mengatakan kepada stasiun penyiaran Amerika Serikat bahwa negara itu “sangat bebas.”

Tapi komentarnya di CBS datang pada bulan yang sama ketika beberapa wartawan berkutat atas tuntutan hukum.

Salah satunya -- jurnalis dan perwakilan Reporters Without Borders (RSF) Erol Onderoglu -- kembali dihadapkan ke pengadilan pada 30 September untuk persidangan terkait perannya dalam kampanye solidaritas 2016 dengan surat kabar Kurdi Ozgur Gundem.

“Turki masih merupakan salah satu negara dengan kondisi paling keras untuk memberangus wartawan di Eropa, jika bukan di dunia,” kata Onderoglu kepada VOA.

Selain penangkapan, seringkali atas tuduhan mendukung atau memproduksi propaganda untuk organisasi teroris, Onderoglu mengatakan bahwa jurnalis oposisi memiliki masalah dalam mendapatkan kartu pers; saluran TV kritis didenda sewenang-wenang oleh regulator Radio and Television Supreme Council (RTUK); dan surat kabar oposisi telah kehilangan pendapatan iklan pemerintah.

Namun selama wawancara,  Erdogan mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak mengangkat perlakuan Turki terhadap jurnalis selama percakapan pribadi antara kedua pemimpin dan bahwa Erdogan tidak menerima temuan kelompok hak media yang telah mendokumentasikan penangkapan massal.

“Kami tidak memiliki masalah seperti itu dalam hal kebebasan. Turki sangat bebas,” kata Erdogan kepada CBS.

Direktorat komunikasi Turki tidak menanggapi permintaan komentar VOA. RTUK mengarahkan VOA untuk mengisi formulir yang berisi informasi pribadi seperti alamat, tanggal lahir, dan nomor kartu identitas.

Pengawas media termasuk RSF dan Committee to Protect Journalists yang berbasis di New York telah mendokumentasikan ratusan penangkapan atau tuntutan hukum yang diajukan terhadap media dalam lima tahun terakhir.

Karena itu, Onderoglu berkata, “Pandangan kami tidak dapat disamakan dengan pemahaman Erdogan tentang kebebasan media dan wawasannya tentang media kritis dan alternatif di Turki. Kami melihat masalah berat di lapangan.”

Gorkem Kinaci, dari harian Turki Evrensel, juga percaya bahwa penangkapan dan tuntutan hukum bertentangan dengan pandangan Erdogan.

“Pengadilan wartawan, denda yang dikenakan kepada surat kabar, dan undang-undang sensor mengungkapkan catatan pemerintah tentang kebebasan pers dengan sangat jelas,” kata Kinaci kepada VOA melalui surel.

Kinaci menjabat editor berita yang bertanggung jawab di Evrensel, peran unik yang membuatnya bertanggung jawab secara hukum atas konten yang diproduksi oleh medianya.

Namun, yang lain mengatakan bahwa catatan Turki perlu dilihat dalam konteks percobaan kudeta pada 2016.

Hilal Kaplan, kolumnis di surat kabar Sabah dan Daily Sabah edisi bahasa Inggris, mengatakan kepada VOA, “Perlu untuk melihat kondisi unik di Turki” setelah upaya kudeta, yang mengakibatkan kematian lebih dari 250 orang.

Ancaman hukum

Kinaci, dari Evrensel, adalah salah satu dari banyak jurnalis di Turki yang menghadapi tindakan hukum. Dia dan surat kabarnya sedang memperjuangkan gugatan pencemaran nama baik yang diajukan bulan lalu terhadap liputannya atas tuduhan korupsi yang ditujukan kepada wakil menteri kesehatan, Selahattin Aydin.

Surat kabar itu kemudian menerbitkan sanggahan dari wakil menteri, seperti yang diperintahkan oleh pengadilan, tetapi Aydin masih menuntut ganti rugi ribuan lira.

VOA mengirim email kepada Aydin dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima balasan.

Pengacara Evrensel, Devrim Avci, menyebut kasus itu sebagai pelanggaran kebebasan pers dan mengatakan kasus itu hanyalah salah satu contoh dari puluhan kasus yang dilakukan terhadap media tersebut.

“Jujur, terkadang sulit untuk mengejar mereka semua,” kata Avci kepada VOA.

Evrensel “selalu membayar konsekuensi menjadi surat kabar oposisi,” tetapi itu meningkat setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berkuasa, kata Avci.

Selain kasus pencemaran nama baik, Avci mengatakan media tersebut telah dituduh menghina presiden dan menghasut kebencian dan permusuhan di antara masyarakat.

Pengacara itu mengatakan dia yakin pemerintah sedang mencoba untuk membungkam Evrensel dengan menghukumnya secara finansial. Selain kasus hukum yang dapat mengakibatkan denda atau kerusakan, Badan Periklanan Pers (BIK) Turki melarang surat kabar tersebut menerima alokasi pendapatan iklan pemerintah pada September 2019.

Di bawah pengawasan direktorat komunikasi kepresidenan, BIK bertanggung jawab untuk mendistribusikan pengumuman resmi yang menyediakan sumber pendapatan reguler untuk surat kabar.

Badan pemerintah memiliki wewenang untuk memberlakukan larangan iklan publik di surat kabar yang dianggap melanggar etika pers.

Pendukung kebebasan media mengatakan BIK menggunakan larangan tersebut untuk melumpuhkan media kritis dan tidak transparan tentang distribusi uang publik.

BIK mengakhiri praktik berbagi laporan tahunannya dengan publik ketika Turki beralih ke sistem presidensial baru pada 2018.

Namun, rincian tentang bagaimana badan itu bekerja, terungkap pada Mei ketika cabang Turki dari stasiun penyiaran publik Jerman Deutsche Welle menerbitkan rincian dari laporan internal yang diperolehnya.

DW melaporkan bahwa pada 2020, surat kabar pro-pemerintah menerima sekitar 78% dari dana publik yang dibayarkan untuk iklan pengumuman resmi, sementara 97% larangan iklan dikeluarkan terhadap lima media oposisi termasuk Cumhuriyet, Evrensel, dan BirGun.

Ketika VOA mengirim email ke BIK untuk meminta komentar, VOA diarahkan untuk mengisi formulir permintaan informasi pribadi.

Investigasi kudeta

Jumlah jurnalis yang dipenjara di Turki meningkat tajam pada 2016 ketika pihak berwenang menangkap mereka yang dikatakan terkait dengan upaya kudeta. Data akhir tahun itu oleh CPJ, yang meliput pekerja media yang dipenjara sebagai akibat langsung dari pekerjaannya, menunjukkan 86 jurnalis ditahan.

Pengawas media itu menuduh Ankara menggunakan upaya kudeta sebagai alasan membungkam suara-suara kritis atau oposisi.

Kaplan, yang berkontribusi pada media yang merupakan bagian dari Turkuvaz Media Group, sebuah perusahaan yang secara luas digambarkan sebagai pro-pemerintah, percaya bahwa beberapa orang menggunakan profesi mereka sebagai kedok selama waktu itu.

“Di Turki, ada orang-orang yang melayani organisasi teroris dengan identitas jurnalistik mereka,” kata Kaplan, merujuk pada gerakan Gulen yang dituding Turki atas upaya kudeta. Kelompok ini dipimpin oleh Fethullah Gulen, seorang ulama yang menurut Presiden Erdogan mendalangi kudeta yang gagal. Ulama, yang tinggal di pengasingan di AS, menyangkal keterlibatannya.

Selain pengikut Gulen, pendukung kelompok termasuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan Partai/Front Revolusioner Rakyat sayap kiri menggunakan jurnalisme mereka sebagai penyamaran, kata Kaplan.

Kedua kelompok tersebut ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki dan AS.

Perbedaan ini, kata Kaplan, tidak diperhitungkan ketika pengawas pers mengutuk Turki karena memenjarakan jurnalis.

“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan semua ini, saya pikir penilaian yang benar, file demi file, harus dibuka. Tapi sayangnya, tanpa memperhitungkan hal ini, ada pandangan bias yang menyebut siapa saja yang mengatakan bahwa mereka hanya seorang jurnalis, dan tidak mencari kredibilitas, dalam pengertian ini,” kata Kaplan.

Onderoglu dari RSF, yang telah mendokumentasikan dan mengadvokasi ratusan jurnalis yang ditahan atau menghadapi tuntutan hukum atas pekerjaan mereka, mengatakan represi media sedang berlangsung.

“Permusuhan terhadap pers kritis dan lingkungan di mana media kritis dan independen harus bertekuk lutut belum berakhir,” kata Onderoglu.(voanews.com)