Hong Kong: Jajak pendapat terbaru menunjukkan kekhawatiran luas atas kemungkinan berlakunya undang-undang "berita palsu"

Koresponden dan jurnalis asing di Hong Kong telah menyatakan “keprihatinan luas” tentang undang-undang “berita palsu” yang telah disahkan oleh otoritas kota tersebut untuk diperkenalkan. Sebuah jajak pendapat oleh kelompok pers asing menunjukkan hal itu. Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) berbagi keprihatinan serius ini dan mendesak pemerintah Hong Kong untuk berupaya memastikan kebebasan pers di Hong Kong.

Menurut survei yang dilakukan oleh Foreign Correspondents' Club, Hong Kong (FCC), sebagian besar responden khawatir tentang kemungkinan penerapan undang-undang berita palsu, dengan 75,8 persen dari mereka mengatakan mereka "sangat khawatir" dan lebih jauh lagi. 15,1 persen mengungkapkan sejumlah kekhawatiran.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pertama kali memberi isyarat pada bulan Mei bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengatasi “tren yang semakin mengkhawatirkan dari penyebaran informasi yang tidak akurat, informasi yang salah, kebencian, dan kebohongan di media sosial.” Dalam pidato kebijakannya yang dibuat pada Oktober, Lam sekali lagi menyatakan niat pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang berita palsu sebagai bagian dari upayanya untuk “menjaga keamanan nasional.”

Salah satu responden survei mengatakan, “Sudah jelas bagi saya bahwa pejabat tinggi di Hong Kong percaya bahwa 'berita palsu' adalah label yang dapat mereka terapkan pada berita atau komentar yang tidak mereka sukai, terlepas dari apakah itu benar-benar 'palsu'."

Pada saat yang sama, jajak pendapat FCC juga menyoroti menurunnya kebebasan pers di Hong Kong setelah Undang-Undang Keamanan Nasional berlaku pada 30 Juni 2020. Hampir 84 persen responden mengatakan lingkungan kerja telah berubah menjadi lebih buruk bagi mereka sebagai jurnalis, karena ketidakpastian tentang "garis merah" pihak berwenang serta meningkatnya sensor diri di antara jurnalis, organisasi media, dan narasumber.

Sekitar 15 persen responden mengatakan tidak ada perubahan dalam lingkungan media di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional, dengan hanya 1 persen yang mengatakan kondisi kerja telah berubah menjadi lebih baik. Sebanyak 86 persen dari 99 jurnalis yang disurvei mengatakan sumber menjadi kurang mau berbicara tentang isu-isu sensitif, sementara 14 persen melaporkan tidak ada perubahan, menurut survei tersebut.

“Dalam banyak hal, ini menjadi lebih buruk daripada China daratan karena tidak ada yang tahu apa itu garis merah dan ada ketakutan nyata bahwa liputan sebelumnya dapat diteliti. Swasensor dan berkurangnya sumber adalah hasil lain dari NSL,” kata responden lain dalam jajak pendapat yang dilakukan dari Agustus hingga Oktober.

(NSL: Undang-Undang Keamanan Nasional, secara resmi Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Pengamanan Keamanan Nasional di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, adalah bagian dari undang-undang keamanan nasional tentang Hong Kong.)

Hasil survei menunjukkan keprihatinan yang nyata oleh koresponden dan jurnalis tentang kemungkinan penangkapan dan penuntutan atas liputan atau penulisan artikel opini, dengan 61 persen dari mereka melaporkan sedikit kekhawatiran dan 10 persen menyatakan keprihatinan yang cukup besar. Sementara itu, hampir setengah dari jurnalis asing mengatakan mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan Hong Kong karena kebebasan pers yang menurun.

Menurut Presiden FCC, Keith Richburg, survei tersebut adalah yang pertama dari jenisnya yang bertujuan untuk mengukur lingkungan media di Hong Kong, menyusul “banyak pembicaraan dan bukti anekdot tentang kekhawatiran atas keadaan kebebasan pers di Hong Kong.”

Richburg berkata, “Kami ingin melakukan survei semacam ini secara teratur dan berulang sehingga kami dapat terus mengukur sentimen di antara anggota kami yang bekerja secara aktif sebagai jurnalis dan membiarkan hasilnya tersedia untuk umum. Kami berharap survei ini, dan survei yang akan datang, dapat membantu berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung tentang keadaan kebebasan pers di Hong Kong.”

IFJ mengatakan, “Pengalaman internasional telah menunjukkan bahwa undang-undang yang disebut-sebut memerangi berita palsu sering digunakan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menekan pelaporan yang kritis atau tidak menguntungkan. Pemerintah Hong Kong, yang berkewajiban untuk mematuhi kebebasan pers menurut Undang-Undang Dasar, harus memperhatikan kekhawatiran yang diajukan oleh anggota pers atas kemungkinan undang-undang berita palsu dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja dengan bebas tanpa rasa takut hukuman atau pembalasan.” (ifj.org)