Mekanisme hak jawab pada kasus M Yusuf tidak berjalan

Kasus Yusuf berawal dari pemberitaan mengenai PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) yang dianggap provokatif dan merugikan perusahaan

Mekanisme hak jawab pada kasus M Yusuf tidak berjalan ilustrasi unsplash.com

Jurnalis dari Kemajuan Rakyat, M Yusuf meninggal dunia setelah 15 hari ditahan di Lapas Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kasus Yusuf berawal dari pemberitaan mengenai PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) yang dianggap provokatif dan merugikan pihak perusahaan tersebut.

Yusuf dikabarkan juga menjadi dalang dari aksi demo masyarakat Pulau Laut yang diusir pihak MSAM. Pemilik perkebunan sawit, Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal dengan H Isam kemudian melaporkan Yusuf ke polisi.

Sayangnya, dalam kasus sengketa berita dan berdasarkan UU Pers, mekanisme hak jawab yang dilalui terlebih dahulu tidak dilakukan. Pihak yang dirugikan justru mengambil langkah langsung melaporkannya ke polisi.

"Dewan Pers ingin kalau ada sengketa berita dilakukan sesuai UU Pers, yakni melalui mekanisme hak jawab. Tapi di kasus ini mereka langsung ke polisi, DP (Dewan Pers) tidak bisa mencegah. Tapi polisi tetap ngecek ke DP sesuai MoU dengan Kapolri," ujar Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Hendry Ch Bangun kepada Alinea (11/6). 

Yusuf disangkakan melanggar Pasal 45 A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Penilaian Ahli Pers dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua berita yang ditulis Yusuf memang tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Narasumber dalam berita tersebut tidak jelas dan tidak kredible. Oleh karenanya Dewan Pers menyatakan kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf. 

Setelah meninggalnya Yusuf, kasus ini secara otomatis gugur. Dewan Pers berharap, dalam menjalankan tugasnya, wartawan selalu mematuhi kode etik jurnalistik.

"Dalam kaitan berita, DP berharap agar wartawan dalam menjalankan tugasnya selalu mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan ingat bahwa produk jurnalistik jangan diposting di media sosial karena berpeluang dikenai UU ITE," ujar Hendry.

Terkait meninggalnya Yusuf, DP ingin penegakan kematian di tahanan dilakukan dengan transparan dan aturan yang berlaku. Dewan Pers menyatakan belum mendapatkan kabar resmi terkait alasan meninggalnya Yusuf.

"Dewan Pers belum dapat hasil visum, tapi kalau menururt polisi di beberap media karena sesak nafas atau serangan jantung karena yang bersangkutan punya riwayat sakit jantung," ujar Hendry.

Sementara PWI Pusat menilai kasus ini dapat menimbulkan persepsi, lemah dan rentannya perlindungan terhadap profesi wartawan di Indonesia. Namun, PWI juga menghimbau kepada jurnalis agar tetap berpegang pada UU Pers dan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan.

"PWI Pusat menghimbau kepada segenap unsur pers nasional untuk  senantiasa berpegang pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan fungsi kontrol kekuasaan dan melayani hak publik atas informasi," ujar PWI Pusat dalam keterangan tertulisnya.


Berita Terkait