Menjelang tahun pemilu, UNESCO imbau pemerintah di seluruh dunia lindungi jurnalis

Pada Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan Terhadap Jurnalis, UNESCO menerbitkan data baru yang menyoroti peningkatan kekhawatiran dalam kekerasan terhadap jurnalis selama masa pemilu. Antara Januari 2019 dan Juni 2022, UNESCO mendokumentasikan 759 serangan individu terhadap jurnalis, termasuk 5 pembunuhan, selama 89 pemilu di 70 negara.

"Jurnalis tidak boleh diancam, dijadikan sasaran serangan, atau dicegah untuk meliput secara bebas kapan pun. Kami menyerukan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan ekstra guna melindungi keselamatan jurnalis dan menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, termasuk selama masa pemilu. Kedua hak asasi manusia yang mendasar ini sangat penting bagi berfungsinya demokrasi," kata Taufik Jelassi, Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi UNESCO dalam rilis, Kamis (2/11).

Data ini muncul ketika dunia memperingati  Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan Terhadap Jurnalis pada tanggal 2 November, pada saat risiko bagi jurnalis lebih tinggi dari sebelumnya – yang paling dramatis terjadi di Timur Tengah, dan UNESCO  baru-baru ini menyesalkan  “minggu paling mematikan bagi jurnalis di dunia dari konflik apa pun yang terjadi baru-baru ini”. Namun data menunjukkan bahwa jurnalis juga menghadapi risiko besar di luar situasi krisis.

Tahun Pemilu Akbar

Pada tahun 2024, 2,6 miliar orang akan pergi ke tempat pemungutan suara. Jurnalis akan memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat saat mereka bersiap untuk memberikan suara mereka. Data tersebut dikumpulkan sebagai bagian dari laporan singkat UNESCO yang baru, The Role of Law Enforcement Agents: Ensuring the Safety of Journalists during public demonstrations and Elections, yang menguraikan cara-cara yang menghalangi jurnalis untuk meliput secara bebas, dan membuat rekomendasi mengenai cara-cara yang dapat dilakukan jurnalis untuk memberitakan secara bebas, dan membuat rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengatasi masalah ini.

Apa yang dimaksud dengan 'serangan'?

Menurut UNESCO, 42% dari 759 serangan terhadap jurnalis selama masa pemilu dilakukan oleh pasukan keamanan. 'Serangan' didefinisikan sebagai: penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, penembakan peluru karet, ancaman, intimidasi dan penyitaan peralatan. Serangan tersebut terjadi dalam berbagai situasi – di rapat umum, atau demonstrasi publik, di kantor dan di rumah jurnalis dan pekerja media.

58% serangan lainnya bersifat fisik dan verbal, dan dilakukan oleh para demonstran dan anggota masyarakat yang menghadiri protes. 29% jurnalis yang diserang (218) adalah perempuan.

Ringkasan terbitan UNESCO menunjukkan bahwa selama pemilu dan demonstrasi publik, banyak otoritas pemerintah memblokir hak masyarakat untuk mengakses informasi dengan menerapkan pemadaman dan gangguan internet, dengan menyensor media dan suara-suara kritis, dan dengan mengawasi jurnalis secara digital. Semua intervensi ini dilakukan atas nama ketertiban umum dan keamanan nasional. Ringkasan terbitan ini mengutip data dari Access Now dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR).

Kebebasan Berekspresi: Pasukan Keamanan mempunyai peran penting

Kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai berkontribusi pada pengembangan pemerintahan yang partisipatif, menjaga akuntabilitas pemerintah, dan meningkatkan kesadaran untuk menciptakan perubahan dalam sikap, kebijakan, dan undang-undang yang berlaku umum. Baik selama aksi protes maupun pemilu, polisi dan aparat keamanan harus melindungi hak-hak demokrasi dan memastikan lingkungan yang aman dan tertib. 

Sejak tahun 2013, UNESCO dan mitranya telah melatih 11.500 petugas polisi di 150 negara. Pelatihan ini efektif karena polisi dilatih bersama jurnalis dan banyak permainan peran yang digunakan agar kedua kelompok memahami peran dan tanggung jawab pihak lain.