sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggaran alutsista Rp1.700 triliun dicurigai untuk Pemilu 2024

Upaya modernisasi alutsista memang perlu ditingkatkan. Namun, harus secara bertahap dari jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 04 Jun 2021 12:53 WIB
Anggaran alutsista Rp1.700 triliun dicurigai untuk Pemilu 2024

Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini sedang merancang anggaran modernisasi alutsista Rp1.700 triliun. Rencana tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang alat peralatan pertahanan dan keamanan itu bakal memperoleh anggarannya dari pinjaman luar negeri dan dialokasikan pada renstra 2020-2024.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, rencana modernisasi alutsista tersebut berlebihan dan tidak tepat, karena Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. 

Rencana itu dinilai semakin membebani masyarakat. "Penganggaran sebesar itu untuk sektor pertahanan pada saat ini merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius akibat situasi pandemi," kata perwakilan koalisi sekaligus peneliti Imparsial Hussein Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6).

Penganggaran dari pinjaman luar negeri tersebut bakal membuat hutang Indonesia semakin banyak. Padahal, menurut dia, kondisi hutang luar negeri Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. 

Dia mengungkapkan hingga Maret 2021, hutang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp6445,07 triliun. Karena itu, Koalisi menyebut, sikap Kemhan terkait skema hutan tak membebani APBN merupakan sesat pikir. 

Upaya modernisasi alutsista memang perlu ditingkatkan. Namun, harus secara bertahap, dari jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah merancang program minimum essential force (MEF) secara bertahap sejak 2009. Jadi, Kemhan tidak perlu lagi membuat jalan baru dengan meningkatkan anggaran pertahanan sebesar Rp1.700 triliun hingga tahun 2024.

"Patut dicurigai bahwa peningkatan anggaran sektor pertahanan ini tidak terlepas dari kepentingan politik kontestasi pemenangan Pemilu 2024 yang membutuhkan biaya politik," bebernya.

Sponsored

Di sisi lain, persoalan modernisasi alutsista Indonesia selama ini tidak selalu terkait dengan besarnya anggaran. Namun, justru lebih pada persoalan transparansi dan akuntabilitas, karena seringkali berakhir menjadi skandal korupsi pengadaan alutsista.

"Meningkatkan anggaran sektor pertahanan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas sama saja memberikan cek kosong pada elit politik untuk menggunakan uang itu demi tujuan politik maupun kepentingan pribadi," tuturnya.

Hingga saat ini, Kemhan masih mengalami persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas. Kemhan selalu berlindung di balik tameng rahasia negara yang sebenarnya hanya menjadi dalih untuk menutup-nutupi potensi penyimpangan yang terjadi. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari Imparsial, PBHI, ELSAM, HRWG, LBH Pers, ICW, SETARA Institute, LBH Jakarta, ICJR, KontraS, Centra Initiative, dan Public Virtue Research Institute.

Berita Lainnya