Anies menilai PSI cari panggung: Ini kesempatan beratraksi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengaku telah mengetahui adanya sejumlah kejanggalan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Palfon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020. Hanya, kata Anies, dirinya tak mau cari panggung dengan membongkar persoalan ini kepada publik.

Anies pun menyebut pihak Partai Solidaritas Indonesia, yang membongkar kejanggalan tersebut, sengaja mencari perhatian masyarakat. Terlebih PSI merupakan partai baru yang berusaha merebut hati masyarakat.

"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara, kita review. Bedanya, saya tidak manggung. Baru orang-orang baru, ini adalah kesempatan beratraksi. Kalau saya bukan, saya memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Pembahasan rancangan KUA-PPAS yang dilakukan Anies, dilakukan saat rapat pembahasan rancangan itu pada 23 Oktober 2019 lalu. Dalam video yang diunggah Pemprov DKI di aplikasi berbagi video Youtube, Anies memerintah anak buahnya untuk merevisi sejumlah anggaran bermasalah.

Anies mengatakan, pihaknya tidak menggembar-gemborkan hal itu karena merupakan pembahasan internal. Meski demikian, Anies mengklaim kejanggalan-kejanggalan tersebut telah diselesaikan.

"Tim kita review satu-satu, dan saya paggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Tapi saya tidak berpanggung. Kalau diumumkan, hanya menimbulkan kehebohan. Sebenernya keliatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari," ujar Anies.

Sebelumnya anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengungkap kejanggalan dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Salah satunya pengadaan lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan bolpoin yang mencapai Rp123,85 miliar.

William pun meminta pihak Pemprov DKI untuk mempublikasikan rancangan tersebut, agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sementara itu, pihak Pemprov DKI berencana untuk mengunggah KUA-PPAS 2020 ke website apbd.jakarta.go.id, setelah pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta rampung.