sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bahas penyederhanaan izin usaha, Anies sindir UU Ciptaker

Semua izin usaha di Jakarta bisa dituntaskan tanpa harus melewati proses panjang selama bertahun-tahun. 

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 24 Nov 2020 15:08 WIB
Bahas penyederhanaan izin usaha, Anies sindir UU Ciptaker
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Pemprov DKI terus menyederhanakan dan melakukan digitalisasi perizinan usaha di ibu kota. Dari sebelumnya 360 hari, berubah menjadi hanya 57 hari mengurus perizinan usaha. 

Gubernur DKI, Anies Baswedan mengklaim, semua izin usaha di Jakarta bisa dituntaskan tanpa harus melewati proses panjang selama bertahun-tahun. 

"Simplifikasi untuk project-project besar, kalau project rumah sih gampang, dari dulu juga selesai. Ini project besar, investasi besar di Jakarta, prosesnya menjadi amat efisien, amat singkat, dan ini sudah dikerjakan sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)," kata Anies dalam diskusi virtual, Selasa (24/11).

Selain penyederhanaan dan digitalisasi perizinan usaha, Menurut Anies, Pemprov DKI juga mengembangkan perkotaan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) yang terintegrasi dengan kemajuan digital (digital oriented development). 

Dia menegaskan, perlu memanfaatkan momentum perubahan sosial-ekonomi akibat pandemi Covid-19 untuk mendefinisikan ulang perencanaan tata kota. Harapannya, DKI Jakarta bisa menjadi kota layak huni yang turut pula menyediakan fasilitas untuk kegiatan usaha.

"Kita harus berpikir kritis terkait apa sih yang dibutuhkan dari aspek ini. Itu yang dipertahankan, tetapi yang tidak kontributif, kita hilangkan agar proses perizinan menjadi semakin singkat," tutur Anies.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kerap mengklaim, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa membasmi budaya suap yang menggurita dalam birokrasi. Alasannya, kerumitan regulasi berpotensi menghambat investasi dan menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Tata kelola birokrasi di Indonesia disebutnya buruk. Bahkan, birokrasi bisa membuat urusan penting seseorang tertahan lama, tetapi cepat selesai jika memiliki rekan sejawat.

Sponsored
Berita Lainnya