Bodebek kembali minta Kemenhub setop KRL

Lima kepala daerah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan kembali mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik (KRL). Pasalnya, KRL menjadi salah satu penyebab maraknya penularan Covid-19. 

"Kami lima kepala daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/4) petang.

Pihaknya menyayangkan tidak adanya perubahan operasional KRL Jabodetabek saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan sebelum diterapkan PSBB.

"Paling tidak membatasi, menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian menggunakan KRL," ujar Ade Yasin yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan Coivid-19 Kabupaten Bogor itu.

Dalam rapat bersama tersebut, mereka sepakat untuk memperpanjang masa penerapan PSBB selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April 2020.

Dijelaskan Ade, rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular di dalam KRL.

"Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," bebernya.

Sebelumnya, usulan Ade Yasin bersama empat kepala daerah lain di Bodebek mengenai pemberhentian sementara KRL, dibalas dengan surat pemberitahuan dari Kemenhub Nomor: KA.207/1/2. PHB.2020 tentang Pengaturan Pembatasan Operasi KRL Jabodetabek.

Menurutnya, dalam surat tersebut pada poin empat dijelaskan bahwa permohonan pemberhentian sementara KRL tidak dimungkinkan, meski dalam situasi PSBB.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan akan tetap mengoperasikan perjalanan KRL mulai Sabtu (18/4) dengan pola operasi yang sama sejak pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya.

Jam operasionalnya adalah pukul 06.00-18.00 WIB, dengan keberangkatan kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05.00 WIB.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan bersikeras bahwa moda transportasi KRL harus tetap beroperasi. Dia mengatakan akan memperketat pengawasan di lapangan.

Luhut mengklaim telah berkoordinasi dengan satuan pengamanan seperti Polisi, TNI, dan Satpol PP untuk mengawasi pergerakan orang di sejumlah stasiun. 

"Sekarang kita kerja sama antara Polisi, TNI dan Satpol PP untuk memeriksa orang yang datang ke situ dan kita juga mengidentifikasi ke mana tujuannya," katanya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (21/4).

Selain itu, menurut Luhut, untuk memperketat pengawasan di lapangan akan dilakukan pengecekan kartu keterangan sehat dari instansi kesehatan bagi penumpang yang hendak menggunakan KRL serta surat keterangan di mana dia bekerja.

"Ke depan kita mungkin akan makin ketat, jadi kita akan minta surat kesehatannya dan minta surat di mana dia bekerja dan saya kira ndak masalah itu, tinggal disiplin kita," ujarnya.

Luhut juga memastikan bahwa kebijakan ini sudah menimbang semua risiko yang mungkin dihadapi. Sehingga menurutnya, membiarkan KRL terus beroperasi adalah keputusan yang tepat. (Ant)