BPKP fokus awasi tujuh sektor strategis
Terdapat tujuh pembangunan strategis di tahun ini yang jadi fokus pengawasan BPKP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berfokus ada tujuh sektor strategis sebagai bagian dari Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) tahun 2023.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, penetapan ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengawal keutuhan negara.
“APP tahun 2023 berfokus kepada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional,” kata Ateh dalam keterangan, Kamis (2/2).
Menurut Ateh, tujuh sektor strategis itu, seperti pembangunan SDM; pembangunan infrastruktur dan konektivitas; akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa; pembangunan ekonomi; ketahanan pangan; ketahanan energi; dan penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.
“Untuk APPD difokuskan kepada 5 sektor strategis pembangunan dan mencakup 64 tema pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah,” ucapnya.
Sebagai informasi, APP dan APPD 2023 merupakan produk pengawasan yang dihasilkan BPKP. Tujuannya, untuk digunakan stakeholder BPKP dalam hal ini Presiden Joko Widodo dalam mengekspektasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP.
“APP ini juga dapat menjadi rujukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasan intern pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya,” ucapnya.
Ateh menyebut, BPKP tidak hanya mengacu kepada APP yang telah dirancang, melainkan pengawasan intern juga menyesuaikan diri dengan lingkungan strategis dan dinamika kebutuhan. Untuk itu, di 2023 pelaksanaan pengawasan akan mengedepankan kecepatan, ketepatan waktu dan mengutamakan pencegahan kebocoran keuangan negara.
“Mitra kolaborasi BPKP yakni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat menggunakan APP ini sebagai acuan dalam merancang sinergi dan kolaborasi ke depan,” katanya menjelaskan.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mendesak, revisi garis kemiskinan demi menyentuh si miskin yang tersembunyi
Selasa, 06 Jun 2023 17:18 WIB
Ironi bisnis atribut kampanye: Sepi saat kandidat dan parpol berjibun
Minggu, 04 Jun 2023 06:11 WIB