Cak Imin sebut lembaga negara kerap disusupi teroris
"Teroris itu biasanya berjejaring. Nah, itu yang harus diungkap."

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengatakan, sudah banyak kejadian pegawai kementerian/lembaga negara disusupi teroris. Ia pun mendorong setiap instansi pemerintah melakukan pencegahan internal.
Hal tersebut mengomentari pegawai PT KAI (Persero), DE, yang diduga terlibat jaringan ISIS. Ia telah diamankan Densus 88 Antiteror Polri di kediamannya di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), pada Senin (14/8).
"Kasus begini sudah sering terjadi. Langkah paling efektif di samping ketegasan aparat, ya, mitigasi internal, terutama di lingkungan kementerian dan lembaga negara," katanya dalam keterangannya, Selasa (15/8).
Di sisi lain, Cak Imin, sapaannya, meyakini DE tidak beroperasi seorang diri. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun meminta Densus 88 membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.
"Kalau masih ada begitu, tentu harus diselidiki, diusut setuntas-tuntasnya. Teroris itu biasanya berjejaring. Nah, itu yang harus diungkap," tuturnya.
Berdasarkan pengusutan yang dilakukan Densus 88, DE diketahui aktif di kelompok ekstremisme sejak 2010. Mulanya, ia terlibat dengan jaringan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan WM.
Begitu WM ditangkap, jemaah MIB pun bubar. Pada 2014, DE memutuskan bergabung dengan ISIS dengan melakukan baiat.
Selama bergabung dengan ISIS, DE melakukan berbagai persiapan, pelatihan, hingga mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan. Ia juga berperan mengirimkan poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bahasa Arab dan Indonesia kepada pemimpin ISIS, Abu Al Husain Al Husaini Al Quraysi, melalui Facebook serta menjadi admin dan pembuat beberapa kanal Telegram, yang memuat pembaruan informasi teror global yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
DE sulit terendus lantaran berhati-hati dalam menjalankan aksinya. Salah satunya, dengan memanfaatkan lokapasar (marketplace) untuk mendistribusikan kebutuhan yang diperlukan ISIS, seperti peralatan militer.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
Mewujudkan e-commerce inklusif bagi penyandang disabilitas
Kamis, 30 Nov 2023 16:09 WIB
Potret kebijakan stunting dan pertaruhan Indonesia Emas 2045
Senin, 27 Nov 2023 16:01 WIB