CSIS: Pemerintah harus tegas dalam membuat kebijakan terkait Covid-19

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Philips J Vermonte mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bisa lebih tegas agar masyarakat percaya terkait berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

“Menurut saya, dari sisi pemerintah dalam konteks kebijakan, perlu ada aspek-aspek yang harus tegas, agar menimbulkan trust dari sisi masyarakat sehingga mereka bisa patuh dan percaya terhadap pemerintah,” ucap Philips dalam acara “Menilik Implikasi Kebijakan Publik terhadap Aspek Sosial Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19” melalui kanal YouTube BNPB Indonesia pada Jumat (3/9).

Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh CSIS mengenai Covid-19 untuk daerah Jakarta dan Jogja. Dalam survei tersebut ada satu pertanyaan “Kalau anda di konfirmasi positif Covid-19, Apa yang paling Anda takutkan?” dan sebanyak 90% masyarakat yang mengikuti survei ini menjawab bahwa ketakutan mereka adalah susah dalam mencari obat.

Selain itu Philips menyampaikan kejadian tersebut, juga bisa dibuktikan ketika varian Delta menyerang Indonesia beberapa waktu yang lalu, ada periode di mana obat untuk mengatasi hal tersebut tidak ada. Dengan adanya kejadian ini, maka termasuk ke dalam persoalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 

“Jadi soal kebijakan tentang regulasi obat, distribusi, bagaimana mengatasi para penjual obat yang menimbun, dan seterusnya. Itu persoalan kebijakan pemerintah,” ucap Philips. 

Dari kejadian tersebut, maka Philips melihat masyarakat memiliki persepsi yang buruk kepada pemerintah karena sebelumnya pernah terjadi bahwa obat itu susah untuk dicari saat pandemi Covid-19 menyerang. 

Maka dari itu, Philips meminta kepada para pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa dipertegas, sehingga masyarakat bisa mematuhi dan mempercayai segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama.