sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Deddy Mizwar mengaku tak tahu OTT KPK soal Meikarta

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku belum mendengar kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bekasi terkait Meikarta.

Dimeitri Marilyn
Dimeitri Marilyn Senin, 15 Okt 2018 20:08 WIB
Deddy Mizwar mengaku tak tahu OTT KPK soal Meikarta

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar mengaku belum mendengar kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK kepada Kepala Daerah di Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. 

"Saya belum tahu apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi," kata Deddy Mizwar di Bandung, Senin, (15/10).

Kendati begitu, Deddy mengatakan, pengembang PT Lippo Karawaci Tbk. tidak bisa membangun hunian pada lahan yang diprediksi masih bersengketa tersebut. Terlebih, pembangunan Meikarta di luar rekomendasi yang diizinkan pemerintah daerah. Salah satu izinnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Setahu saya, pengembang tidak mungkin membangun seperti dibayangkan Meikarta. Kecuali yang sudah diizinkan seluas sekitar 84,6 hektar," ucap Deddy Mizwar.

Ada dugaan maladministrasi pada jumlah hektar yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat era kepemimpinannya. Saat itu, Pemprov Jabar menerima rekomendasi kepada Bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 hektar di Cikarang untuk Meikarta. Nyatanya jumlah itu membengkak menjadi 500 hektar.

"Kalau terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon tetapi luasnya hanya 84,6 hektar, bukan 500 hektar," tutur mantan Wakil Gubernur Jabar itu.

Menurut Pemain Nagabonar tersebut, di tahap pertama perizinan Meikarta pihaknya memang telah mengizinkan. Pemprov Jabar melalui kepemimpinan Aher menilai sudah sesuai dengan peraturan tentang pembangunan perumahan di sana.

Namun, saat izin perluasan lahan menjadi 500 hektar, pihaknya tegas menolaknya. Hal tersebut karena perluasan pembangunan apartemen dan kondominium Meikarta akan berpengaruh pada produksi debit air bersih di Jawa Barat.

Sponsored

 "Itu OTT-nya karena apa? Izin mendirikan bangunan atau soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 'kan kita enggak tahu. Yang jelas siapa yang berbuat dia akan kena," ujarnya.

Di hadapan wartawan, Deddy Mizwar kembali meyakinkan adanya perbedaan procedur perizinan antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi pada pembangunan Meikarta.

"Kalau saya enggak tahu apa yang terjadi di kabupaten, karena mereka punya hak juga dalam masalah perizinan, karena itu 'kan kawasan strategis provinsi. Jadi provinsi hanya sebatas memberi rekomendasi dari ketetapan mengenai tata ruang. Selebihnya di balik itu kita enggak tahu," imbuh Deddy. (Ant)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid