sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anak tersangka suap Sistem Penyedia Air Minum akan diperiksa KPK

Dipo Nurhadil Ilham bersaksi untuk dua tersangka kasus Sistem Penyedia Air Minum.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 03 Okt 2019 13:41 WIB
Anak tersangka suap Sistem Penyedia Air Minum akan diperiksa KPK
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 72347
Dirawat 35349
Meninggal 3469
Sembuh 33529

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) di Kementrian PUPR Rizal Djalil, Dipo Nurhadil Ilham.

Sedianya, dia akan bersaksi untuk dua tersangka yakni untuk ayahnya sendiri, Rizal Djalil, dan Komisaris PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminta Prasetyo.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RIZ (Rizal Djalil), dan LJP (Leonardo Jusminta Prasetyo)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi dalam pesan singkat, Kamis (3/10).

Selain Dipo, KPK juga akan memanggil tiga saksi lainnya yakni pegawai BPK RI Abdul Haris, dan Direktur PT Adfinbureau Harso Wibowo, dan Columbanus Priaardanto. Ketiganya akan dimintai keterangan guna melengkapi berkas penyidikan Leonardo.

Dalam perkaranya, Rizal Djalil diduga telah menerima sejumlah uang dari Komisaris Utama PT MD, Leonardo Jusminara Prasetyo. Adapun uang yang diterima yakni sebesar 100.000 Dolar Singapura.

Disinyalir, uang tersebut merupakan commitment fee untuk Rizal dalam membantu PT MD mendapat proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu sebesar Rp79,27 miliar.

Uang tersebut diberikan Leonardo kepada Rizal melalui salah satu pihak keluargan dengan jumlah 100.000 Dolar Singapura dalam pecahan 1.000 Dolar Singapura di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan.

Atas perbuatannya, Rizal dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sponsored

Sedangkan Leonardo, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Lainnya