sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ditolak PSI, Jakpro optimistis Formula E tetap jalan

Jakpro memastikan Pemprov DKI telah melakukan kajian untuk menjadi tuan rumah turnamen balap listrik Formula E.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Kamis, 07 Nov 2019 20:28 WIB
Ditolak PSI, Jakpro optimistis Formula E tetap jalan

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) optimistis turnamen Formula E dapat tetap digelar sesuai rencana pada 6 Juni 2020 mendatang. Meski rencana ini mendapat penolakan dari Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta.

"Kita optimis bisa membangun visi bersama untuk upaya alih dari energi fosil ke energi listrik. Kan sudah jelas itu menyiapkan masa depan lebih baik," kata Corporate Secretary PT Jakpro, Hani Sumarno di Jakarta, Kamis (7/11).

Menurutnya, penyelenggaraan turnamen ini juga telah melalui feasibility study atau uji kelayakan sebelum diajukan untuk diselenggarakan di Jakarta. Kajian tersebut dilakukan secara holistik, mulai dari sisi ekonomi, sosial, hingga geoteknologi.

Dia juga menampik kekhawatiran PSI dengan memastikan penyelenggaraan ini akan berdampak positif terhadap ekonomi Jakarta. Dia mengamini pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang menyebut penyelenggaraan turnamen ini akan memberikan perputaran uang senilai 78 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun. 

Hanya saja, Hani menekankan, keuntungan yang didapat DKI terdiri dari skala makro dan mikro. Keuntungan ekonomi yang didapat tidak hanya bersifat langsung, tapi juga harus dilihat dari dampak yang dihasilkan.

"Yang akan menanggung keuntungan teman-teman di industri pariwisata, dari mulai maskapai penerbangan, hotel, kuliner, itu semua. Jadi ada skala makro, ada skala mikro. Ketika ini diselenggarakan di DKI Jakarta, tentu ini membangun kesejahteraan, meningkatkan keekonomian bersama," kata Hani menjelaskan. 

Bagi PSI, penyelenggaraan Formula E merupakan bentuk pemborosan. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyarankan agar dana yang digunakan, dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat bagi warga DKI. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI yang akrab disapa Ara ini mengatakan, pelaksanaan Formula E lebih baik ditanggung pihak swasta ketimbang menyedot anggaran dari APBD. Apalagi, kata dia, kondisi keuangan Jakarta saat ini berada dalam kondisi defisit.

Sponsored

"Kami PSI menolak Formula E, karena andai kata bisa swasta kenapa harus pakai uang rakyat? Secara keuangan juga kondisinya sedang defisit, sampai hari ini kita tidak pernah dapat kajian investasinya," ujar Ara di tempat berbeda.

Ara meminta Pemprov DKI menyerahkan kajian analisa investasi atas penyelenggaraan Formula E. Dia meminta penyelenggaraan dibatalkan jika pihak Pemprov belum melakukan kajian tersebut. 

Ara juga mengkritisi tolak ukur dampak penyelenggaraan Formula E. Sebab, tidak ada atlet Indonesia yang turut serta dalam kontestasi tersebut.

"Dan kalau misal kita ngotot bicara olahraga investasi, kita tidak punya atlet untuk bertanding di Formula E. Jadi siapa yang kita support, itu intinya," kata dia.

Di sisi lain, Ara mempertanyakan sikap ngotot Pemprov untuk menyelenggarakan turnamen ini, meski tidak masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain di DPRD, agar usulan ini tidak disahkan.

Hal yang sama diungkapkan anggota Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo. Menurutnya, selain tak masuk dalam RPJMD 2017-2022, penyelenggaraan balap Formula E ini juga tak ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Karena itu dia meminta Pemprov DKI tidak menjadikannya program prioritas. 

Ia pun menyarankan agar anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dialihkan untuk program lain, yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat. 

"Dengan uang Rp1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak, bahkan masih banyak sekolah yang saya tahu tidak punya komputer yang memadai untuk ujian nasional," kata Anthony.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp1,6 triliun untuk mendanai balap mobil listrik Formula E di Jakarta. Anggaran itu diajukan dalam APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020.

Rinciannya, anggaran 20,79 juta poundsterling atau setara Rp360 miliar diajukan untuk menjadi tuan rumah Formula E 2020 dalam APBD-P 2019. Dana itu disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E sebagai tanda Jakarta menjadi tuan rumah Formula E pada 2020. DPRD DKI telah menyetujui anggaran itu.

Kemudian, Pemprov DKI melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi Formula E. Anggaran itu diusulkan dalam KUA-PPAS 2020. Rinciannya, 22 juta poundsterling (Rp378,46 miliar) untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro (Rp 556,22 miliar) untuk asuransi.

Pemprov DKI Jakarta kembali mengajukan anggaran senilai Rp600 juta untuk sosialisasi dan pre-event Formula E.

Berikutnya, badan usaha milik Pemprov DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) Rp305,2 miliar dalam KUA-PPAS 2020. 

Jakpro ditugaskan untuk menyelenggaraan turnamen balap mobil listrik tersebut. Anggaran yang diusulkan kemudian naik menjadi Rp767 miliar.