DPR apresiasi pemerintah cepat merespons kasus gagal ginjal

Langkah pemerintah merespons kasus gagal ginjal pada anak yang diduga karena obat sirop dinilai sudah sangat cepat. Pemerintah meneliti, menyelidiki, berkomunikasi dengan WHO, bahkan menarik obat dari pasaran.

"Artinya pemerintah sudah sangat responsif terhadap situasi dan kondisi seperti ini," kata Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo saat dihubungi, Selasa (25/10).

Rahmad tidak melihat indikasi lempar tanggug jawab. Semua bekerja dalam semangat yang sama yakni mencegah lebih banyak korban. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan IDAI berkolaborasi. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian sangat serius terhadap masalah ini.

"Apakah ini ada pelanggaran administrasi, prosedur, hukum, kita serahkan ke kepolisian. Pemerintah juga sudah meminta kapolri untuk mendalami dan menyelidiki. Polri menjawab itu dengan membentuk tim khusus. Jadi biarlah Polri yang akan membuka terang benderang," ujar Rahmad.

Rahmad mengatakan, Dewan mendukung penuh setiap langkah yang pemerintah ambil untuk mencegah lebih banyak korban. Namun, Rahmad menilai, masyarakat ingin ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.

Jokowi memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan penyakit gagal ginjal akut pada anak di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 24 Oktober, dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala BPOM Penny Lukito. Jokowi menyinggung soal obat-obatan sirup yang terindikasi menjadi penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Setidaknya Jokowi menyampaikan empat arahan terkasis kasus gagal ginjal pada anak. Pertama, Jokowi meminta keselamatan masyarakat jadi prioritas. "Jangan menganggap ini masalah kecil," tegas Jokowi.

Kedua, ia meminta penghentian peredaran obat yang terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak. Ketiga, Kemenkes harus melakukan penelitian secara menyeluruh. Keempat, memerintahkan Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan.

"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," ujar Jokowi.