sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR dukung perpanjangan PPKM darurat, pelaksanaan diminta ketat

Pelaksanaan di lapangan mesti ketat agar kebijakan ini efektif menekan kasus positif Covid-19.

Hermansah
Hermansah Rabu, 14 Jul 2021 07:25 WIB
DPR dukung perpanjangan PPKM darurat, pelaksanaan diminta ketat

DPR mendukung pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali. Namun, pelaksanaan di lapangan mesti ketat agar kebijakan ini efektif menekan kasus positif Covid-19.

"Jika dalam dua sampai tiga hari ke depan Covid-19 masih terus bertambah, maka PPKM harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan secara lebih ketat," kata anggota Komisi IX DPR Anas Thahir kepada wartawan, Selasa (13/7).

Menurut Anas, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih ekstrem dengan opsi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 secara ketat dan serentak di Jawa dan daerah lain.

Agar PPKM darurat efektif, Anas mendorong agar penindakan tegas dan tidak tebang pilih. Salah satu catatan dari PPKM darurat hingga berjalan selama sepekan, yakni masih banyak perusahaan nonesensial atau kritikal beroperasi seperti biasa.

"Apabila masih ada perusahaan-perusahaan nonesensial/kritikal tidak taat pada aturan, harus ditertibkan sesuai undang-undang yang berlaku," kata Anas.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi juga mendukung perpanjangan PPKM darurat. Menurut Nurhadi, apapun opsi pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 harus dipikirkan secara matang. Nurhadi menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan utama perpanjangan PPKM darurat. 

"Kami bisa mendukung apapun kebijakan pemerintah, dengan catatan harus dilakukan kajian mendalam lebih dulu, termasuk aspek yang akan timbul atas kebijakan ini. Kita mengawasi kebijakan tersebut," kata Nurhadi.

Selain itu, dia menilai pemerintah juga perlu giat menyosialisasikan tujuan PPKM darurat dan mengingatkan petugas di lapangan agar bertindak tegas.

Sponsored

"Harus terukur, jangan ada multitafsir. Saya lihat banyak di daerah-daerah masih bingung tentang cara penegakan hukum dari PPKM darurat," katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat agar menjalani ketentuan PPKM darurat dan selalu menjalankan protokol kesehatan. "Jangan termakan berita hoaks tentang Covid-19 dan juga secara sadar menyebarluaskannya, karena ini akan menambah kepanikan," ujarnya.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid