sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

DPR minta payung hukum BRIN segera terbit

Dengan demikian, penelitian vaksin Merah Putih yang dikoordinasikan BRIN tidak terganggu.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 13 Apr 2021 18:08 WIB
DPR minta payung hukum BRIN segera terbit

Anggota Komisi IX DPR, Darul Siska, meminta pemerintah segera memberi kepastian payung hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuannya, memperlancar proses penelitian yang tengah dilakukan dan mandeg, seperti vaksin Covid-19, imbas peleburan tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Khusus BRIN yang selama ini memayungi atau mengoordinasi penelitian, termasuk vaksin Merah Putih, perlu segera diberi kepastian lembaganya agar program penelitian vaksin dalam negeri tidak terganggu, apalagi kita sangat menunggu vaksin tersebut karena terganggunya kedatangan vaksin impor dari luar negeri," kata Darul saat dihubungi Alinea.id, Selasa (13/4).

Menurutnya, pandemi telah menyadarkan publik bahwa nasib kesehatan bangsa Indonesia masih bergantung pada negara tetangga. Karena itu, politikus Partai Golkar ini menyarankan BRIN dapat melaksanakan tugasnya melanjutkan proses penelitian vaksin Merah Putih agar tak terdampak peleburan Kemenristekdikti.

"Dengan demikian, BRIN yang sudah mulai mengoordinasi penelitan vaksin dan obat dalam negeri terasa sangat dibutuhkan agar suatu waktu bangsa kita memiliki kedaulatan di bidang kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut, Darul menilai, pemerintah perlu menjelaskan segera tentang peleburan Kemenristekdikti dengan Kemendikbud. Pasalnya, rencana itu bakal berdampak luas.

"Misalnya, pengelolaan keuangan negara, pemanfaatan SDM, mutasi dan jenjang karier ASN, dan sebagainya. Penjelasan itu juga ditunggu oleh segenap ASN yang bernaung di kementerian tersebut dan masyarakat yang berkepentingan dengan institusi yang dilebur," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah menjelaskan kelanjutan penelitian vaksin Merah Putih yang tengah berlangsung pasca-dileburnya tugas dan wewenang Kemenristekdikti ke Kemendikbud.

Baginya, penelitian vaksin Merah Putih harus dilanjutkan sebab negara telah mengeluarkan anggaran besar untuk riset tersebut. "Sehingga kita bisa berdaulat di negara sendiri terkait pengadaan vaksin."

Sponsored
Berita Lainnya