logo alinea.id logo alinea.id

DPRD DKI Jakarta belum restui subsidi tarif MRT Rp21.659 per penumpang

Subsidi tarif Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) Ratangga Jakarta diajukan Rp21.659 per penumpang, atau Rp10.000 per orang.

Akbar Persada
Akbar Persada Senin, 18 Mar 2019 21:58 WIB
DPRD DKI Jakarta belum restui subsidi tarif MRT Rp21.659 per penumpang

Subsidi tarif Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/MRT) Ratangga Jakarta diajukan Rp21.659 per penumpang, atau Rp10.000 per orang.

DPRD DKI Jakarta hingga kini belum menyetujui usulan tarif MRT Ratangga dan kereta api ringan (light rail transit/LRT) yang diajukan tim yang dibentuk Pemprov DKI. Setelah melalui beberapa kali rangkaian pembahasan, kini Komisi C DPRD yang membidangi keuangan kembali meminta rasionalisasi.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso meminta usulan kedua tarif moda tersebut dibedah kembali. Ia ingin mengetahui angka ril subsidi yang pantas diberikan.

"Karena saya lihat masih ada pemborosan di sini," ujarnya usai rapat pembahasan tarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/3).

Tim perumusan tarif Pemprov DKI mengusulkan alokasi pemberian subsidi sebesar Rp672 miliar untuk tarif MRT sembilan bulan ke depan di tahun ini. Usulan tersebut untuk menjangkau nilai subsidi sebesar Rp21.659 per penumpang. Dengan subsidi tersebut tiap penumpang akan dikenakan tarif Rp10.000. Pemprov mengestimasikan akan ada sebanyak 65.000 penumpang MRT per hari.

Untuk LRT, tim tarif mengusulkan alokasi pemberian subsidi sebesar Rp327 miliar. Usulan tersebut untuk menjangkau nilai subsidi sebesar Rp35.655 per penumpang. Dengan subsidi tersebut tiap penumpang akan dikenakan tarif Rp6.000 untuk rute LRT Kelapa Gading-Velodrome. Pemprov mengestimasikan akan ada sebanyak 14.255 penumpang per hari.

Santoso menilai, hitung-hitungan yang disajikan belum relevan karena PT MRT Jakarta belum menghitung besaran subsidi ketika jumlah penumpang berada di atas estimasi. Sementara PT MRT dalam rapat menjelaskan bahwa ketika penumpang lebih banyak dari estimasi maka akan mengurangi subsidi yang diberikan.

"Ini yang kita ingin agar mereka berhitung," terang politikus Partai Demokrat itu.

Sponsored

Selain itu, Santoso juga menginginkan agar Pemprov DKI menghitung lagi usulan kebutuhan subsidi bagi tarif LRT yang mencapai Rp327 miliar untuk sembilan bulan pengoperasian di tahun 2019.

"Sementara, LRT saja 1 kilometer harganya Rp327 miliar, berarti 1 senti-nya berapa ratus juta. Ini juga saya melihatnya ada pemborosan disitu," ungkapnya

Dengan demikian, Santoso mengatakan, Komisi C akan menggelar pembahasan lanjutan untuk meminta laporan simulasi pemberian tarif subsidi penumpang MRT-LRT yang lebih matang dan terukur.

"Kita ingin secara detail hitungan ini dilakukan karena hitungan transportasi subsidi massal ini bukan hanya MRT dan LRT saja, Transjakarta juga membutuhkan subsidi yang sangat besar," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Abbas mengatakan, bahwa pemberian subsidi penumpang MRT-LRT merupakan hasil usulan tim penentu tarif Pemprov DKI yang sudah disesuaikan kajian. 

Kajian itu juga telah merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2018 tetang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api. Selain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. 

"Kita, kan, punya willingnes to pay (WTP), ability to pay (ATP), itu pakai studi, kami ikuti. Kita lihat dari negara-negara lain berapa tarif rata-rata, jarak, dan lain-lain," ungkap Abbas.