Fit and proper test, Kapolri antar Yudo Margono ke DPR

Ada kejadian menarik saat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, hendak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (2/12).

Saat menyambangi Gedung DPR, Yudo diantar Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman; Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Fadjar Prasetyo; dan beberapa perwira tinggi (pati) TNI.

"Alhamdulillah, diantar oleh Bapak Kapolri, diantar oleh KSAD, diantar oleh KSAU, dan juga dari perwira tinggi Mabes TNI, Mabes Angkatan yang semuanya memberikan support dan memberikan dukungan kepada kami semuanya," tutur Yudo pada awal sesi fit and proper test.

Yudo menyampaikan pandangannya terkait situasi strategis keamanan saat ini di tataran global, regional, dan nasional dalam fit and proper test. Pada tataran global, terangnya, geopolitik dunia masih dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi dan digital beserta dampaknya.

Dirinya juga menyinggung konflik kepentingan dan kompetisi kekuatan negara-negara besar. Pun dengan invasi Rusia ke Ukraina.

"Persaingan dagang dan investasi, dampak perubahan iklim, wabah penyakit dan biosecurity, ancaman siber, serta adanya potensi ancaman kelangkaan pangan dan energi," katanya.

Pada lingkup regional, menurut Yudo, potensi instabilitas kawasan Asia Pasifik mengemuka akibat adanya ketegangan dan kehadiran kekuatan asing di Laut China Selatan (LCS).

"Konflik di Semenanjung Korea dan potensi konflik antara Tiongkok dan Taiwan yang mengemuka akhir-akhir ini. Di samping itu, terdapat pula penguatan kerja sama keamanan antara Amerika Serikat, India, dan Jepang serta munculnya aliansi AUKUS antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat untuk mengimbangi strategi belt and road initiative Republik Rakyat China," ungkap Yudo.

Sedangkan pada tataran nasional, ungkapnya, kondisi keamanan Indonesia secara umum cukup stabil. Namun, masih diwarnai beberapa isu menonjol.

"Mulai dari gangguan keamanan di daerah tertentu, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, dinamika situasi politik menjelang pesta demokrasi 2024, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, serta percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.