Format pendidikan belum dirombak, Menko PMK : Bisa terjadi pengangguran besar-besaran

Saat ini, pendidikan profesional masih mendominasi di Indonesia. Padahal, era revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan. Terlebih, dari vokasi ketimbang tenaga profesional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), semestinya jumlah pendidikan vokasi di level pendidikan tinggi diperbanyak.

"Yang saya lihat justru sampai sekarang belum ada gerakan yang masif bagaimana merombak format pendidikan tinggi yang sekarang ini terlalu banyak pendidikan profesional akademis untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (11/11).

Di tahun 2019, angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK PT) 34,58%. Serta, jumlah politeknik/vokasi di Kemristekdikti sebanyak 200 politeknik. Kemudian, sebanyak politeknik di kementerian lain.

Di tahun 2024, APK PT diharapkan mencapai 50%. Merujuk desain moderat yang dibuat pada 2019, jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan naik menjadi 295. Untuk desain optimistik, jumlah politeknik/vokasi di bawah Kemendikbud diharapkan meningkat menjadi 450.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, kata dia, masih terdapat ketidaksesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Isu link and match itu bahkan sudah mulai sejak lama dan belum terselesaikan hingga kini. Ia menganggap tidak mungkin kebutuhan lapangan kerja hanya diisi oleh lulusan-lulusan profesional.

Di sisi lain, lapangan kerja di manapun akan menciptakan hirarki piramida yang pada puncaknya adalah tenaga lulusan profesional. Di bawahnya, semestinya diisi oleh tenaga terampil lulusan vokasional. Dan, di paling bawah adalah tenaga clerical lulusan SMK. 

"Kalau tenaga profesional banyak sementara tenaga berketerampilan tinggi tidak ada, maka pasti akan disusul dengan pengangguran besar-besaran. Kalau semuanya ingin jadi dokter, maka tidak ada pasien," tutur Muhadjir.

Menurutnya, pemerintah harus merombak format perguruan tinggi. Sehingga, lebih banyak pendidikan vokasi.

"Satu hal yang juga harus kita perhatikan betul, terutama berkaitan dengan bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan dapat merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia," ucap mantan Mendikbud ini.