Vaksinasi gotong royong jangan sampai terkesan abaikan rakyat miskin

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana vaksinasi gotong royong. Dia menilai, program vaksinasi yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu berpotensi mencederai asas keadilan jaminan kesehatan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

"(Vaksinasi mandiri) juga berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat sebagai penerima vaksin. Jangan sampai ada kesan pemerintah meninggalkan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar vaksin," ujar Netty, saat dihubungi Alinea, Jumat (19/2).

Bagi Netty, rencana vaksinasi gotong royong belum dapat dilaksanakan. Sebab, dia merasa belum ada payung hukum yang mengatur tentang vaksin mandiri hingga saat ini, di samping  proses pengadaan yang dapat dilakukan oleh badan usaha dengan  menggunakan Perpres Nomor 99 tahun 2020.

Perpres itu, kata Netty, memberi ruang pengadaan vaksin, termasuk jenis dan jumlahnya, melalui penunjukan langsung badan usaha penyedia, bahkan melalui kerjasama dengan lembaga/badan internasional dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

"Jangan sampai pemerintah memainkan celah hukum tersebut untuk memberikan prioritas pada kelompok pengusaha yang memiliki dukungan finansial dan mengabaikan masyarakat lainnya. Apalagi jika di dalamnya ada motif tersembunyi berupa mengambil keuntungan di tengah kesulitan," tegas Netty.

Netty merasa kebijakan vaksinasi Covid-19 dalam penanggulangan pandemi terkesan ada motif terselubung. Dugaan Netty muncul lantaran pernah ada isu vaksinasi mandiri yang ditawarkan salah satu rumah sakit BUMN, yang kemudian ditepis oleh pemerintah. Dia merasa janggal dan mempertanyakan motif di balik rencana vaksinasi mandiri ini.

"Benarkah untuk meringankan biaya dan mempercepat kekebalan kolektif, atau ada motivasi lain? Demi asas keadilan, jangan sampai ada motif terselubung," ujarnya.

Politikus PKS itu menyarankan, pemerintah dapat fokus menjalani dan menyelesaikan program vaksinasi secara gratis. "Fokus saja pada target, sasaran dan strategi yang dibuat agar kinerja Kemenkes dalam program vaksinasi ini terukur dengan jelas," papar dia.

Sebelumnya, pemerintah memastikan vaksinasi Covid-19 secara gotong royong, yang diinisiasi para pengusaha, tetap akan dijalankan. Pelaksanaannya merujuk rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator PMO Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Arya Sinulingga, mengatakan, rekomendasi KPK akan dijalankan agar vaksinasi gotong royong "tidak bentrok" dengan program pemerintah.

"Adanya pertimbangan mendalam dalam penyusunan regulasinya untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih dengan program vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah, baik dalam hal pengadaan, distribusi, maupun pelaksanaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).

Pemerintah menyetujui vaksinasi gotong royong dengan dalih mempercepat pelaksanaan imunisasi. Dengan demikian, kekebalan komunitas (herd immunity) bisa segera tercapai.