Setelah PDIP, giliran Gerindra tolak TIM dibangun hotel mewah

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, menolak program revitalisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membangun hotel mewah bintang lima di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Syarif, soal program revitalisasi TIM sebaiknya Pemprov DKI duduk bersama bermusyawarah dengan para seniman yang aktif di tempat pusat kesenian itu. Dalam pertemuan itu, agar dibicarakan hal-hal penting yang diperlukan dalam merevitalisasi TIM.
 
"Harusnya duduk barenglah dengan seniman, jangan ngotot-gototan. Kemarin pendekatannya hanya formalitas, kan harusnya enggak begitu. Kalau saya prinsipnya enggak setuju pembangunan hotel,” kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/11).

Meskipun tak setuju, Syarif tetap menghormati rencana jajaran Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan membangun hotel mewah di TIM. Ia menilai apa pun yang diupayakan Pemprov DKI memiliki tujuan yang lebih baik. 

"Tapi saya berpendapat apa yang diupayakan Pemprov untuk tujuan yang lebih baik, hanya saja hal-hal teknis mungkin kurang dipahami," ujar Syarif.

Poses revitalisasi TIM memakan biaya hingga Rp1,8 triliun. Kebutuhan dana tersebut rencananya akan menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro yang telah masuk dalam APBD DKI Jakarta.

Terkait pendanaan revitalisasi yang memakan anggran sangat besar, Syarif kemudian mempertanyakan soal biaya maintenance atau pemeliharaan. Menurutnya, Pemprov DKI jangan hanya berkutat pada biaya pembangunannya , melainkan juga dana pemeliharaan.

"Kalau jadi dibangun kan ada pembiayaan maintenance tuh. Harusnya dipikirkan setelah dibangun biaya maintanance itu harus dipikirkan gimana," ucap Syarif. 

Sementara Ketua Fraksi PDI-P, Gembong Warsono, mengaku menolak rencana Pemprov DKI membangun hotel mewah di TIM. Penolakan dari pihaknya merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. 

“Ini perintah DPP partai, meminta Pemprov DKI mengurungkan niat membangun hotel bintang lima di area pelestarian budaya," ucap Gembong.

Gembong menilai, TIM merupakan ruang untuk melestarikan budaya leluhur bangsa. Karena itu, dia menolak meskipun nantinya hotel yang akan dibangun tersebut menjadi milik dan dikelola Pemprov DKI,  

"Yang kami soroti, kita ingin ada kekuatan dalam mempertahankan jati diri bangsa melalui budaya. Ada ruang yang memang kita pertahankan untuk bisa melestarikan leluhur bangsa. Maka revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan itu," ujar Gembong.

Sebaliknya, kata dia, jika ruang yang memang diperuntukkan bagi ketahanan dan pelestarian budaya dimanfaatkan untuk area bisnis, maka hal tersebut keluar dari konteks pelestarian budaya.