sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hubungi Rommy dari Arab Saudi, Kiai Asep pinjam ponsel dokter gigi 

Kiai Asep disebut turut mengupayakan pencalonan Haris Hasanuddin sebagai KaKanwil Kemenag Jawa Timur.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 16 Des 2019 16:05 WIB
Hubungi Rommy dari Arab Saudi, Kiai Asep pinjam ponsel dokter gigi 
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 59394
Dirawat 29740
Meninggal 2987
Sembuh 26667

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Kiai Asep Saifuddin Chalim pernah menghubungi mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy dari Arab Saudi. 

Hal itu diungkapkan seorang dokter gigi bernama Ulfa dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengisian jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat,  Senin (16/12).

"Kiai Asep bicara dengan saya, 'Mbak tolong saya dihubungkan dengan Mas Rommy'," kata Ulfa menirukan ucapan Kiai Asep. 

Ketika itu, menurut Ulfa, ia dan Kiai Asep sedang berada di Arab Saudi untuk umrah. Namun demikian, Ulfa mengaku tidak mengetahui tujuan Kiai Asep untuk menghubungi Rommy. 

"Saya enggak berani nanya. Karena tidak etis santri tanya kepada kiainya," ujar Ulfa yang berstatus sebagai saksi meringankan untuk terdakwa Rommy. 

Diketahui, Kiai Asep disebut turut mengupayakan pencalonan Haris Hasanuddin sebagai KaKanwil Kemenag Jawa Timur via Rommy. Saat bersaksi untuk terdakwa Haris, Rommy mengaku Kiai Asep pernah menghubungi dirinya untuk menanyakan perkembangan pencalonan Haris pada 7 Januari 2019. 

Rommy telah didakwa menerima suap sebesar Rp91,4 juta dari Muafaq dan Rp325 juta dari Haris Hasanuddin. Uang itu, diberikan kepada Rommy secara bertahap pada periode Januari hingga Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan eks Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Atas perbuatannya, Rommy dianggap melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU)  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sponsored
Berita Lainnya