ICW belum putuskan lapor aksi peretasan kepada polisi

ICW masih mempertimbangkan pengaduan atas peretasan akun anggotanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) masih menimbang-nimbang apakah akan menempuh jalur hukum dalam kasus peretasan yang terjadi saat diskusi yang diadakannya tentang 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal tes wawasan kebangsaan.

Peneliti ICW, Kurniawan Ramadhana, menuturkan, pihaknya belum memutuskan apakah akan membuat laporan kepolisi agar kasus itu diusut tuntas. Namun, dia tidak menjelaskan lebih mengapa ICW masih menimbang pelaporan itu.

"Terkait peretasan, kami masih diskusikan bagaimana baiknya," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Pada dasarnya, menurutnya, kasus peretasan bukanlah tindak pidana yang diusut berdasarkan laporan. Oleh sebab itu, penyidik Bareskrim seharusnya bisa mengusutnya dengan laporan polisi tipe A.

"Karena yang pertama, peretasan itu bukan delik aduan, tapi delik biasa. Jadi, Polri sebenarnya bisa aktif untuk menelusuri peretasan tersebut," ucapnya.

Sejumlah pembicara dan staf ICW yang terlibat dalam jumpa pers daring tentang pemberhentian 75 pegawai KPK, 17 Mei lalu, mengalami upaya peretasan sejak sebelum hingga saat acara berlangsung. Menurut peneliti ICW, Wana Alamsyah, ada beberapa pola yang dilakukan pelaku.

Pertama, menggunakan nama para pembicara dan staf ICW untuk masuk ke Zoom. Kedua, menunjukkan foto dan video porno di dalam forum. Lalu, mematikan mik dan video para pembicara.

Keempat, membajak akun ojek daring moderator acara, Nisa Rizkiah, puluhan kali guna mengganggu konsentrasi. Selanjutnya, mengambil alih akun WhatsApp milik 8 staf ICW. Keenam, mereka yang diretas sempat mendapatkan telepon masuk menggunakan nomor luar negeri (Amerika Serikat) dan puluhan kali dari nomor asal provider Telkomsel.

Kemudian, percobaan mengambil alih akun Telegram dan email beberapa staf ICW, tetapi gagal. Terakhir, tautan yang diberikan kepada pembicara Abraham Samad tidak dapat diakses tanpa alasan yang jelas.