ICW: Tiga capim KPK dari kepolisian punya rekam jejak buruk

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, menemukan ada rekam jejak buruk dari calon pimpinan KPK yang diloloskan panitia seleksi (pansel) KPK ke tahap uji integritas.

Anggota koalisi sekaligus peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebutkan, dari 104 calon pimpinan KPK yang baru saja dinyatakan lulus uji kompetensi oleh pansel, ada yang punya catatan kurang baik terkait etika penegakan hukum. Ia menyarankan, pansel mengevaluasi kembali nama-nama tersebut.

Nama-nama tersebut, antara lain Irjen Pol Firli Bahuri, Irjen Pol Antam Novambar, dan Irjen Pol Dharma Pongrekun. Para perwira tinggi Polri ini, disebut Kurnia punya catatan buruk saat bertugas di kesatuannya.

"Misalnya saja nama Inspektur Jenderal Firli, mantan deputi penindakan. Tahun lalu, ICW telah melaporkan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran etik karena diduga bertemu dengan salah satu kepala daerah yang kasusnya sedang ditangani KPK,” kata Kurnia di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).

Namun, lanjut Kurnia, saat laporan dugaan pelanggaran etik ini sedang dilakukan pemeriksaan di KPK, tiba-tiba saja datang surat dari kepolisian yang menarik kembali Firli. Sehingga, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik belum tuntas dilakukan KPK.

Kurnia pun mempertanyakan pencalonan perwira polisi, yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan itu menjadi pimpinan KPK. Menurut Kurnia, ada kesan pencalonan Firli bukan didorong niat pribadi, tetapi niat instansi tempatnya berkarier.

"Sedari awal kita sudah mengkritisi dia, ketika menjadi Deputi Penindakan KPK, apalagi ketika yang bersangkutan justru mendaftar sebagai pimpinan KPK," ujarnya.

Selain Firli, nama Irjen Pol Antam Novambar, menurut catatan ICW, merupakan orang yang diduga pernah melakukan intimidasi terhadap salah seorang pegawai KPK, ketika mengemuka kasus “rekening gendut” Budi Gunawan.

"Antam Novambar diduga memaksa yang bersangkutan untuk bersaksi meringankan salah satu tersangka, saat itu Komjen Budi Gunawan," ujar Kurnia.

Kurnia memandang, pansel KPK harus menyelidiki dugaan intimidasi tadi. Tujuannya, memastikan kebenaran, untuk menghindari konflik kepentingan di dalam tubuh KPK.

"Harapan kita, pansel bisa mengonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah pemberitaan terkait intimidasi terhadap salah satu pegawai KPK, yang menyebutkan Antam Novambar diduga memaksa yang bersangkutan untuk bersaksi meringankan salah satu tersangka saat itu, Komjen Budi Gunawan," katanya.

Lalu, nama Irjen Dharma Pongrekun, kata Kurnia, diduga pernah tersangkut kasus kode etik. Ia pernah mengeluarkan salah seorang tahanan, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya.

"Jadi, tiga nama ini seharusnya diberikan perhatian khusus oleh pansel KPK. Jangan sampai figur-figur yang diduga mempunyai masalah di masa lalu terpilih menjadi pimpinan KPK,” ucap Kurnia.

Menurut dia, bila tiga nama dari kalangan kepolisian itu terpilih, bisa mengganggu kredibilitas KPK. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun.