Imigrasi tak pernah terbitkan surat cekal Rizieq Shihab 

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F. Sompie membantah pemerintah mencekal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Menurut Ronny, pemerintah tidak berwenang menolak warga negaranya pulang setelah bepergian ke luar negeri. 

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana pada Pasal 14 dinyatakan pemerintah tidak berwenang menolak, menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia setelah bepergian ke luar negeri," kata Ronny dalam konferensi pers di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut Ronny, Ditjen Imigrasi hingga kini belum bisa memverifikasi surat pencekalan yang ditunjukkan Rizieq Shihab dalam sebuah video yang dilansir di akun Youtube Front TV, belum lama ini. 

Ditjen Imigrasi saat ini tengah berkoordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Arab Saudi untuk memastikan kebenaran surat tersebut. 

"Kita sendiri belum tahu apakah ada surat itu. Kita berupaya melalui jalur yang sudah ada. Ada imigrasi teknis di Jeddah, ada Pak Konjen (Konsuler Jenderal) melalui jalur dubes untuk ketahui informasi lebih pasti," tutur Ronny.

Ronny menjelaskan pencekalan terhadap seorang warga negara dapat dilakukan apabila ada permintaan dari negara asalnya. Itu pun jika yang bersangkutan tengah diproses secara hukum.

Selain itu, lanjut Ronny, pemerintah juga dapat mencekal warga negaranya yang dianggap membahayakan. Namun, dua syarat itu tidak berlaku bagi Rizieq yang perkara hukumnya tak lagi disidik kepolisian alias SP3. 

"Jadi kepada Habib Rizieq Shihab, Kemenkumham, (Ditjen) Imigrasi belum pernah sama sekali menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq Shihab masuk ke Indonesia sampai saat ini," ujarnya.

Rizieq berada di Arab Saudi sejak 2017. Sepanjang masa kampanye Pilpres 2019, beberapa kali Rizieq muncul lewat rekaman video atau suara untuk mengkritik pemerintahan Jokowi dan menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Sandi.