Anis Matta: Jakarta bisa jadi episentrum pertemuan pejuang Palestina

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mendorong pemerintah Indonesia mengambil momentum pada solusi dua negara (two-state solution) dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menurutnya, sebagai negara muslim terbesar, Jakarta bisa dijadikan episentrum pertemuan tersebut. 

Ini akan membawa efek positif bagi Indonesia di mata negara-negara Islam. Hal ini diungkapkan Anis dalam diskusi Moya Institute bertajuk "Konflik Timur Tengah: Indonesia di Tengah Pusaran Konflik Palestina-Israel" yang digelar secara daring, Jumat (4/6).

"Saya ingin meringkas posisi Indonesia dalam dua posisi. Pertama, posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan," ungkap Anis.

Menurut dia, pada posisi diplomatik khususnya forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia harus menggugat tentang solusi dua negara. Artinya, penyelesaian konflik harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan. 

Sebab, kata Anis, solusi dua negara merupakan sikap awal pemerintah Indonesia sejak era Soekarno dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Pada dasarnya kami setuju dengan solusi dua negara dan itu sikap Indonesia secara umum. Tapi, kalau kami membuat prediksi tentang masa depan negara ini, Indonesia pada dasarnya bisa ikut memelopori perbincangan tentang hal itu," ujar dia.

Pada posisi diplomatik ini, lanjut Anis, Indonesia harusnya bisa menjadi juru damai untuk kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah.

"Kita bisa undang Fatah, undang Hamas, dan kelompok-kelompok lain di Indonesia. Saya kira para pejuang Palestina setuju dengan ajakan itu," bebernya.

Menurut Anis, Palestina adalah titik masuk yang paling bagus. "Tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina," kata dia.

Posisi kedua yang bisa diperankan Indonesia adalah posisi kemanusiaan. Anis menyatakan, pemerintah Indonesia seharusnya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

"Saya ingat waktu saya masih jadi pimpinan DPR (Dewan Perwakilan rakyat) bidang anggaran, kami memberikan bantuan resmi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk Palestina. Bantuan lebih besar dari masyarakat dan pemerintah juga kami fasilitasi dengan cara memudahkan penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka untuk menyalurkan dana tersebut," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Moya Institute, Hery Sucipto. Dia mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell, di Jakarta pada Rabu (2/5).

Dalam pertemuan itu, Retno menekankan mengenai pentingnya mencegah lingkaran kekerasan dan penyelesaian isu utama, yakni mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter-parameter yang telah disepakati di level internasional.